Polda Kalbar Gelar Rakor Ketahanan Pangan Jelang Panen Raya Jagung Nasional

Polda Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan dan Kesiapan Panen Raya Jagung Nasional. Foto ist.

HARIAN KALBAR (PONTIANAK)— Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menyambut panen raya jagung, Polda Kalimantan Barat, Kamis 15 Mei 2025 menggelar Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan dan Kesiapan Panen Raya Jagung Nasional yang berlangsung di Graha Khatulistiwa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto dan dihadiri oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, jajaran kepala daerah se-Kalbar, Dinas Pertanian Provinsi, serta seluruh Kapolres jajaran Polda Kalbar.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalbar menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Kalbar tergolong stabil, meski masih menghadapi defisit pada komoditas kedelai.

Bacaan Lainnya

“Jagung menjadi komoditas strategis karena produktivitasnya tinggi dan penggunaannya luas. Tahun ini, luas tanam jagung ditargetkan mencapai 191.837 hektare, atau lima kali lipat dari target reguler,” ungkap Ria Norsan.

Penanaman serentak sudah dimulai sejak Januari 2025, khususnya di Kabupaten Bengkayang yang menjadi lokasi utama panen raya pada Juni 2025. Meski kehadiran Presiden RI masih tentative, Menteri Pertanian dan Kapolri dijadwalkan hadir dalam panen raya tersebut.

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto menyampaikan bahwa Polda Kalbar menerapkan prinsip kerja Responsif, Partnership, dan Solutif dalam mendukung program ketahanan pangan.

“Kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari petani, dinas pertanian, akademisi, sektor swasta, hingga media,” kata Kapolda.

Sejak November 2024 hingga Mei 2025, tercatat 10.094,44 hektare lahan telah dikelola bersama petani, terdiri dari 7.690,08 ha sistem monokultur dan 2.404,36 ha sistem tumpang sari. Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Landak, dan Sanggau tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi lahan tertinggi.

Polda Kalbar juga tengah mengembangkan aplikasi digital untuk memantau produksi dan distribusi pertanian secara real time, yang bertujuan menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, khususnya peran Bhabinkamtibmas yang aktif mendampingi petani, menyalurkan bantuan, dan memastikan kesiapan lahan,” tambah Gubernur.

Dukungan teknis seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, serta alat pertanian modern juga menjadi prioritas agar petani dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Rapat ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan petani lokal, sekaligus mendukung ekspor hasil pertanian Kalimantan Barat. (*)