HARIAN KALBAR (JAKARTA) – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan, Sabtu 5 April 2025 menggelar rapat analisis dan evaluasi (Anev) secara daring untuk mempercepat pencapaian target tambahan produksi jagung nasional sebanyak 4 juta ton pada tahun 2025. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran Kementan serta anggota Gugus Tugas Polri tingkat Mabes hingga Polda Papua, dengan fokus membahas evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program penanaman jagung 1 juta hektar di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, membuka Anev dengan menyampaikan bahwa Kementan telah memetakan potensi lahan serta menyiapkan berbagai bantuan untuk mendukung program tersebut, seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan). Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan kelembagaan hingga tingkat desa. Oleh karena itu, peran Polri sangat penting sebagai penghubung dan penggerak kelompok tani agar turut serta dalam program penanaman jagung ini.
“Kementan sebagai leading sector ketahanan pangan mengucapkan terima kasih atas dukungan Polri dalam program penanaman jagung ini. Kami menyediakan bantuan bibit unggul, pupuk, alsintan, serta pendampingan teknis dari Tim BSIP. Kami juga sedang menyusun juknis teknis penanaman jagung dan pengadaan 10 unit traktor roda dua untuk mempercepat realisasi program ini di daerah,” jelas Yudi.
Salah satu isu yang dibahas dalam Anev adalah masalah yang terjadi di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Lahan jagung seluas 12 hektar yang ditanam di lokasi ini tidak tumbuh normal karena kesalahan penanganan awal dan tingginya curah hujan.
“Di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, kami menghadapi kendala dalam penanaman jagung. Kami telah menurunkan penyuluh pertanian dan tim BSIP untuk menangani permasalahan ini, serta memastikan penyaluran alsintan yang mendukung penanaman jagung di lokasi,” terang Yudi.
Polri, melalui Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan, berperan sebagai penggerak yang menjembatani pelaksanaan program antara Kementan dan kelompok tani hingga tingkat desa. Dengan bantuan kelembagaan yang ada, seperti Polsek dan Bhabinkamtibmas, Polri memainkan peran strategis dalam membentuk kelompok tani, menghubungkan mereka dengan dinas pertanian, serta mengawasi distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Fokus Polri dalam program ini adalah Program Pemanfaatan Lahan Produktif, yang meliputi dua metode penanaman: pola monokultur oleh kelompok tani (Poktan) dan pola tumpang sari di lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan mitra, seperti PTPN dan Perhutani. Pola tumpang sari akan difokuskan pada lahan yang belum menghasilkan di perusahaan swasta dan mitra lainnya.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa pengawasan program dilakukan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini memungkinkan monitoring secara real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan, serta evaluasi program. “Aplikasi ini menjadi inovasi digital yang memungkinkan kami untuk memantau jalannya program secara lebih terukur dan tepat sasaran,” kata Brigjen Langgeng.
Dengan target tambahan 1 juta hektar lahan dan hasil panen 4 juta ton jagung, program ini diharapkan dapat direalisasikan dalam satu tahun di seluruh Indonesia. Hasil panen akan diserap oleh BULOG melalui MoU penyerapan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Polri juga membantu membentuk dan mengaktifkan kelompok tani, memfasilitasi penyusunan proposal bantuan ke Kementan, serta melakukan pendampingan komunikasi antara petani dan dinas pertanian setempat.
“Polri bukan pelaksana teknis atau pemodal, tetapi kami hadir sebagai penggerak, fasilitator, dan pengawal agar bantuan dari negara melalui Kementan bisa tersalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Brigjen Langgeng.
Melalui sinergi yang kuat antara Kementan dan Polri, pemerintah berharap target tambahan produksi jagung nasional pada 2025 dapat tercapai, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta membangun kemandirian masyarakat dimulai dari desa. (*)