HARIAN KALBAR (KARAWANG) – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Maret 2025. Program ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya anggota Polri.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi, Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan besar bagi personel Polri,” ujar Kapolri.
Pada tahun ini, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran. Kapolri menegaskan bahwa apabila proses pembangunan berjalan lancar dan kebutuhan terus meningkat, jumlah rumah yang dibangun bisa melebihi target awal.
“Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelas Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menambahkan bahwa program pembangunan rumah subsidi ini juga merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sektor properti memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan efek positif bagi ekonomi daerah,” ungkap Kapolri.
Program pembangunan rumah subsidi ini juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan, seperti uang muka (DP) nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan BPHTB hingga Juli 2025.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat memiliki hunian yang layak dan nyaman, serta mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. (*)