HARIAN KALBAR (JAKARTA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis. Menurutnya, momentum ini menjadi awal baru bagi insan pers Indonesia untuk kembali bersatu dan fokus dalam mengawal jurnalisme profesional dan berkualitas.
“Kami tentu senang mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” ujar Meutya Hafid saat menerima kunjungan Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan PWI terpilih Atal S. Depari, Rabu 3 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Meutya didampingi Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya. Ia berpesan agar kepengurusan baru benar-benar mengedepankan rekonsiliasi dan merangkul seluruh elemen yang sebelumnya terlibat dalam dualisme kepengurusan PWI.
“Masukkan Pak Hendry (Ch. Bangun), agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” tegas Meutya, merujuk pada mantan Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023.
Menkomdigi mengapresiasi berakhirnya konflik internal PWI yang berlangsung hampir dua tahun terakhir, menyusul perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI hasil Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. Dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers nasional Dahlan Dahi, kedua kubu akhirnya sepakat menggelar Kongres Persatuan di Cikarang, Bekasi, pada 29–30 Agustus 2025.
Hasil dari Kongres Persatuan tersebut menetapkan Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030, dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
Menanggapi harapan Menteri Meutya, Akhmad Munir memastikan bahwa susunan kepengurusan baru akan tetap mengakomodasi elemen dari kubu Hendry Ch. Bangun. Ia menyatakan bahwa nama Hendry telah masuk dalam daftar kepengurusan yang sedang dirancang oleh tim formatur.
“Formatur sedang menyusun struktur kepengurusan untuk segera diurus legalitasnya melalui AHU di Kementerian Hukum dan HAM,” jelas Munir.
Ia juga mengungkapkan rencana pelantikan pengurus baru PWI yang akan digelar di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan PWI dalam menjaga kualitas jurnalisme nasional. Ia mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital.
“Kami siap berkolaborasi dengan PWI agar jurnalisme Indonesia tetap dijaga dari disinformasi, dan wartawan kita tetap bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” pungkas Meutya. (*)