Wamen HAM Mugiyanto Ajak Mahasiswa Jadi Garda Depan Penguatan HAM di Era Digital

Wamen HAM Mugiyanto Ajak Mahasiswa UPB Pontianak Jadi Penggerak HAM Digital. Foto ist.

HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, Sabtu 15 November 2025 membuka kuliah umum di Kampus Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dengan pesan yang menegaskan peran strategis generasi muda dalam masa depan hak asasi manusia di Indonesia. Di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus, ia menempatkan generasi Z sebagai aktor kunci di tengah derasnya arus digital.

“Mahasiswa itu kunci untuk penguatan hak asasi manusia. Mereka sangat vital sebagai pengguna media sosial,” tegas Mugiyanto. Ia menambahkan bahwa pemerintah berharap mahasiswa dapat menjadi spokesperson isu HAM, keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai positif lainnya, termasuk penguatan kemampuan berpikir kritis.

Bacaan Lainnya

Suasana kuliah umum berlangsung hangat dan interaktif, dengan Wamen HAM menekankan bahwa ruang digital bukan sekadar tempat berekspresi, tetapi juga arena strategis untuk menyebarkan nilai kemanusiaan. Menurutnya, Gen Z memiliki posisi ideal untuk menantang narasi intoleransi dan menguatkan keberagaman melalui konten yang mereka hasilkan.

Mugiyanto turut menyoroti kedekatannya dengan UPB Pontianak. Ia memandang kampus tersebut sebagai ruang akademik yang aktif, hidup, dan kaya energi intelektual mahasiswa. Banyak mahasiswa UPB dinilai menunjukkan kepedulian terhadap riset, advokasi, hingga forum-forum HAM.

“UPB ini hidup, dinamis, dan punya energi mahasiswa yang kuat,” ujarnya, sambil berharap kampus dapat menjadi pusat pemikiran yang memperluas cakupan pembahasan HAM di daerah.

Ia menilai peran pimpinan kampus sangat penting untuk memastikan nilai-nilai HAM mengalir dalam perkuliahan, kegiatan organisasi, hingga program pengabdian masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wamen HAM juga mengumumkan rencana kerja sama strategis antara Kementerian Hukum dan HAM dan UPB Pontianak.

Kerja sama tersebut mencakup penyusunan usulan kebijakan terkait masyarakat adat, penguatan regulasi HAM bagi kelompok rentan, hingga kajian akademik untuk mendukung formulasi kebijakan nasional. Fakultas Hukum UPB dinilai memiliki kapasitas akademik yang kuat untuk terlibat dalam agenda tersebut.

Selain itu, posisi Rektor UPB Pontianak, Dr. Purwanto, sebagai Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kalbar, dianggap strategis untuk memperluas kolaborasi lintas perguruan tinggi di wilayah tersebut.

“Kami ingin bekerja sama dengan erat untuk melakukan penguatan HAM di Indonesia melalui kampus,” tegas Mugiyanto sebelum menutup kuliah umum.

Melalui pesan singkat namun tajam, kuliah umum itu mengingatkan bahwa ruang digital membutuhkan juru bicara baru—mahasiswa yang peka, kritis, dan berani menjaga nilai kemanusiaan. (*)