Ketua PWI Pusat Tegaskan Dualisme Akan Segera Dituntaskan, Kundori Pimpinan Sah PWI Kalbar

Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir. Foto ist.

HARIAN KALBAR (SOLO) – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir menegaskan bahwa penyelesaian dualisme di tubuh organisasi PWI tengah berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2025. Hal tersebut disampaikan Ketum PWI usai acara pengukuhan Pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu 4 Oktober 2025.

“Sekarang tim penyelesaian dualisme sedang bekerja. Target kita akhir Oktober sudah selesai. Nanti akan ada surat resmi agar teman-teman di daerah bisa bekerja dengan nyaman,” ujar Munir.

Bacaan Lainnya

Munir menyayangkan masih adanya dinamika di beberapa daerah yang tetap menyelenggarakan kegiatan atas nama PWI, padahal belum ada kejelasan legalitas. Ia mencontohkan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh pihak yang bukan penguji resmi dari PWI.

“Kami tidak membatalkan kegiatan itu karena sudah direncanakan lama. Tapi karena pengujinya bukan dari PWI, maka kami tidak perbolehkan menggunakan atribut PWI,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kepengurusan sah PWI Kalimantan Barat di tengah polemik yang ada, Munir menegaskan bahwa kepengurusan yang sah berada di bawah pimpinan Kundori.

“Kalau di Kalimantan Barat, ketuanya ya Kundori. Itu yang kami akui,” katanya.

Munir juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil diskusi internal pengurus harian PWI Pusat, pengurus PLT yang belum menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) akan dianggap gugur dengan sendirinya.

Namun demikian, demi menjaga soliditas dan harmonisasi di tingkat daerah, Munir menekankan pentingnya menggunakan pendekatan yang bijak dan kearifan lokal.

“PWI Pusat mendorong pengurus definitif untuk merangkul yang PLT itu, baik dari hasil SK KLB maupun LB Kongres Bandung,” tuturnya.

Menurutnya, dari sejumlah daerah yang sempat membentuk kepengurusan PLT, hanya PWI Kepulauan Riau dan PWI Banten yang dinilai berhasil melaksanakan KLB. Selebihnya, kata Munir, secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.

“Yang lain gugur dengan sendirinya. Jadi ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita menyatukan kembali PWI dengan kepala dingin dan semangat kebersamaan,” tandasnya. (*)