HARIAN KALBAR (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki kepentingan politik atau berpihak pada kelompok tertentu dalam menyikapi polemik rencana pelaksanaan Ceramah Kebangsaan yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menekankan, keputusan untuk menunda izin penggunaan area kantor bupati bukanlah bentuk penolakan, melainkan langkah preventif demi menjaga kondusifitas dan ketertiban masyarakat.
“Sekali lagi, pemerintah itu nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan kami hanya satu — daerah ini tentram, damai, persatuan dan kesatuan terjaga, serta keamanan dan ketertiban masyarakat terwujud,” tegas Sujiwo dalam wawancara, Minggu 3 November 2025.
Sujiwo menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah adanya analisa dan rekomendasi dari lembaga-lembaga intelijen negara, seperti BIN, intelijen kepolisian, dan BAIS TNI. Dari hasil kajian itu, terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat.
“Ketika alat-alat negara sudah memberikan masukan ‘jangan dilaksanakan’, maka sebagai kepala daerah saya harus mengutamakan kedamaian dan keamanan masyarakat. Kalau sampai terjadi sesuatu, saya yang paling bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
Bupati yang dikenal dekat dengan kalangan ulama itu juga menepis anggapan bahwa pemerintah daerah menolak kehadiran para habaib maupun kiai. Ia menyebut keputusan ini semata-mata untuk menjaga stabilitas daerah, bukan karena sikap antipati terhadap tokoh agama.
“Kami sangat mencintai para habaib, para kiai kampung, para ulama. Tapi ketika di beberapa daerah muncul penolakan, dan alat negara sudah menganalisa ada potensi gangguan keamanan, maka saya harus patuh. Kami hanya ingin daerah ini aman dan masyarakatnya tentram,” jelas Sujiwo.
Ia menambahkan, pemerintah daerah justru aktif memuliakan ulama dan santri, terbukti dengan peringatan Hari Santri Nasional yang digelar bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan para pimpinan pondok pesantren di Kubu Raya. “Jadi bukan berarti pemerintah abai terhadap kegiatan keagamaan. Kami justru aktif bersama para ulama,” katanya.
Lebih lanjut, Sujiwo menyayangkan adanya pihak yang mencoba menggiring opini publik seolah pemerintah berpihak atau dikendalikan oleh kelompok tertentu. Menurutnya, pemerintah hanya tunduk pada negara dan bertugas untuk menjaga kepentingan rakyat.
“Tidak ada yang boleh mengendalikan pemerintah, kecuali negara. Kami ini hanya ingin membangun, ingin mengabdi, ingin membuat rakyat bahagia. Tolonglah, jangan terus diseret ke hal-hal yang membuat energi bangsa habis hanya karena perdebatan seperti ini,” ujarnya.
Dengan nada tegas namun tulus, Sujiwo menutup pernyataannya, “Saya siap dihujat, dicaci, tidak apa-apa. Yang penting daerah saya damai, rakyat saya tentram. Itu saja tujuan saya,” ungkapnya.
Bupati Sujiwo berharap masyarakat dapat memahami bahwa langkah yang diambil pemerintah bukanlah pembatasan kebebasan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menjaga kestabilan, kedamaian, dan persatuan di Kabupaten Kubu Raya. (Sy)