HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 12 Agustus 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi serapan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian DPRD adalah terkait pelayanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas. “Pontianak telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh warga kota sudah memiliki jaminan kesehatan BPJS secara gratis. Tidak hanya itu, tokoh RT, tokoh agama, hingga kader posyandu pun telah tercover melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah,” kata Bahasan menanggapi hal tersebut.
Pemkot Pontianak, dijelaskannya juga, akan menindaklanjuti semua masukan dari DPRD, baik yang menyangkut peningkatan PAD, perbaikan pelayanan publik, hingga percepatan penanganan infrastruktur. “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi dan memastikan semuanya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan Raperda APBD Perubahan 2025,” ujarnya.
Terkait penanganan banjir akibat pasang surut, Bahasan menyebutkan bahwa Pemkot terus berkomitmen menanggulangi masalah tersebut dengan melibatkan masyarakat lewat gotong royong membersihkan saluran air dan pemantauan lingkungan. Normalisasi saluran dan koneksi antar drainase primer dan sekunder terus dilakukan untuk memperlancar aliran air.
“Sejumlah titik seperti Purnama dan Sepakat 2 telah menunjukkan hasil positif, namun masih ada wilayah yang rawan genangan seperti Pontianak Utara, Jalan Parit Pangeran, Parwasal, Dharma Putra, dan Sungai Selamat, yang sebagian disebabkan oleh limpahan air dari perkebunan sawit yang belum memiliki sistem penampungan memadai,” papar Wali Kota Pontianak.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menyambut baik tanggapan dari Pemkot terhadap masukan fraksi-fraksi. Ia menegaskan bahwa semua pandangan yang disampaikan merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang membutuhkan solusi nyata, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah, dan pengendalian banjir.
“Kami berharap seluruh masukan yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diwujudkan melalui implementasi program yang jelas, tepat sasaran, dan transparan,” kara Satarudin.
DPRD, lanjut Satarudin, akan terus mendukung kebijakan pemerintah kota selama program yang dijalankan berpihak kepada rakyat dan diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas. (*)