HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Setelah hampir dua tahun roboh, Jembatan Dharma Putra di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, akhirnya mulai dibangun. Pemancangan tiang pertama secara simbolis dilakukan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Rabu 3 Septembar 2025, disaksikan Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD, Forkopimcam, dan masyarakat setempat.
Nurhayati (39), warga Jalan Dharma Putra, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia mengaku penantian panjang warga akhirnya terjawab. Selama ini, akses mereka terganggu, anak-anak sekolah terpaksa memutar jauh, bahkan ambulans sulit melintas.
“Kasihan anak-anak sekolah, kadang macet, sampai ada yang jatuh. Ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulans, harus putar arah lagi. Jadi kami senang sekali sekarang jembatan ini diperbaiki, akses akan lancar,” ucapnya.
Nurhayati mengenang, jembatan awalnya hanya retak dan ditambal seadanya, namun roboh tak lama setelah dilalui kendaraan bertonase besar. “Sempat ditampal, tapi cuma bertahan tiga minggu. Begitu ada truk tangki lewat, langsung putus,” kenangnya.
Wakil Wali Kota Bahasan menegaskan, keterlambatan pembangunan lebih disebabkan tahapan perencanaan dan penganggaran. Ia memastikan, ke depan pemerintah akan mengantisipasi situasi serupa dengan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) agar penanganan bisa lebih cepat.
“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD untuk mendoakan agar proses pembangunan lancar. Targetnya, jembatan ini selesai sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar, termasuk pembangunan turap di parit dekat Sungai Putat dan usulan drainase senilai Rp4 miliar untuk mencegah banjir di sekitar masjid dan pemakaman.
Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak, Firayanta, menjelaskan anggaran proyek dialokasikan Rp1 miliar, namun setelah tender, biayanya turun menjadi sekitar Rp800 juta. Efisiensi Rp200 juta itu tetap digunakan untuk pembangunan jembatan dengan model site pile dan beton.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyebut pembangunan ini sebagai bukti keseriusan pemerintah menindaklanjuti aspirasi warga. Ia menegaskan Pontianak Utara mendapat porsi besar pembangunan pada 2025, dengan total anggaran hampir Rp60 miliar.
“Tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Pajak yang dibayar masyarakat kembali dalam bentuk pembangunan jalan, kegiatan RT, hingga dukungan bagi guru ngaji,” pungkasnya. (*)