HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya perumusan program pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada solusi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia mengungkapkan bahwa Pontianak, sebagai ibu kota provinsi, memiliki potensi besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi dengan pendekatan strategis.
“Saat ini, kita menghadapi berbagai permasalahan seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat musim kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan pasokan air PDAM menjadi payau. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat menuntut perencanaan yang lebih matang,” ujar Edi dalam sambutannya saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa 25 Maret 2025.
Salah satu isu penting yang sedang ditangani adalah keterbatasan lahan, termasuk untuk pemakaman. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah melaksanakan pembebasan lahan untuk perluasan pemakaman yang saat ini masih dalam tahap proses.
Dalam penyusunan program, Edi menekankan pentingnya keselarasan persepsi antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. “Jika persepsi tidak sejalan, dapat muncul hambatan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Edi juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan di Pontianak harus selaras dengan program prioritas nasional, seperti Asta Cita Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya eliminasi tuberkulosis (zero TBC). Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemkot Pontianak juga melakukan refocusing anggaran sesuai dengan arahan pusat.
“Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Kami ingin membangun infrastruktur yang hebat, namun juga penting memastikan masyarakat memiliki daya beli yang kuat agar perekonomian tetap tumbuh,” tegas Edi.
Hasil dari forum ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas untuk tahun 2026, serta proyek multiyears. Salah satu proyek yang akan dilanjutkan adalah pembangunan waterfront dari Gang Kamboja hingga H. Mursyid, yang diharapkan dapat mencakup batas kota di kedua sisi Sungai Kapuas.
“Forum ini menjadi platform strategis untuk merumuskan kebijakan pembangunan Pontianak yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Edi.
Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu, menjelaskan bahwa ada empat indikator utama untuk mencapai visi Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, dan indeks keberlanjutan.
“Jika target-target dalam indikator tersebut tercapai pada 2030, maka visi kita akan terwujud,” katanya.
Sidig juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, terdapat 377 usulan dari masyarakat di bidang infrastruktur, 252 usulan di bidang pembangunan manusia, serta 307 usulan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
“Untuk mendukung pelaksanaan usulan tersebut, di pagu indikatif 2026, kami telah menambahkan anggaran yang dapat membantu perangkat daerah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat,” ujarnya. (*)