HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sebagai respons terhadap dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketegangan antara dua negara adidaya itu dipicu oleh kebijakan tarif ekspor tinggi yang diberlakukan Presiden AS, Donald Trump. Dampak dari kebijakan ini diprediksi akan mempengaruhi Indonesia, termasuk potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Edi menegaskan, kondisi ekonomi global saat ini sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian, terutama di daerah-daerah. “Ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, ditambah dengan konflik di Gaza dan Ukraina, akan memberikan dampak yang tidak langsung terhadap kita,” ujar Edi di Kantor Wali Kota, Selasa 8 April 2025.
Melihat fenomena tersebut, Edi mengungkapkan adanya penurunan daya beli masyarakat di Pontianak yang tercermin dari angka deflasi yang terjadi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Pontianak untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Kita harus mengikuti arahan pemerintah pusat, terutama dalam hal penghematan, untuk mengantisipasi dampak global dan sekaligus memastikan anggaran digunakan untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi,” ungkap Edi.
Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa loyalitas terhadap negara dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Menurutnya, pelayanan yang responsif akan mendorong produktivitas masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Pelayanan publik yang baik adalah fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor lain. Kuncinya adalah pelaksanaan tugas pokok ASN secara optimal,” tambahnya.
Dalam periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bahasan, Edi menegaskan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritas utama. Ia berharap, pelayanan publik yang efisien dan akuntabel dapat menjadi pendorong utama untuk mewujudkan target-target pembangunan kota.
“ASN harus akuntabel. Setiap pekerjaan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seluruh anggaran yang digunakan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Edi. (*)