HARIAN KALBAR (SURABAYA) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis 8 Mei 2025. Forum bergengsi ini diikuti oleh 98 wali kota dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk membahas isu-isu strategis pembangunan perkotaan.
Dalam kesempatan tersebut, Edi menekankan pentingnya APEKSI sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, banyak isu perkotaan yang memerlukan sinergi dan koordinasi lintas level pemerintahan.
“APEKSI bisa menjadi ruang dialog untuk menyampaikan permasalahan kota kepada pemerintah pusat, terutama terkait tata kelola, kemampuan fiskal, hingga sinkronisasi regulasi yang seringkali belum selaras,” ujarnya.
Lebih dari sekadar forum diskusi, Munas APEKSI disebut Edi sebagai momentum penting untuk membangun kolaborasi antar pemerintah kota. Ia menilai jaringan APEKSI sangat strategis dalam menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi pembangunan daerah.
“APEKSI adalah wadah silaturahmi antar pemerintah kota yang bisa digunakan untuk menyinergikan dan menyelaraskan program pembangunan, agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif,” tambahnya.
Edi juga melihat pertemuan ini sebagai sarana untuk saling belajar dan berbagi inspirasi antar kota. Lewat berbagai sesi diskusi dan gelaran Indonesia City Expo (ICE) 2025 yang berlangsung bersamaan, pemerintah kota dapat memamerkan potensi daerah dan menyerap praktik terbaik dari kota lain.
“Setiap kota punya keunggulan masing-masing. Dalam forum seperti ini, kita bisa belajar dari mereka, dari yang sudah lebih dulu maju dalam hal digitalisasi, pelayanan publik, hingga penanganan isu sosial ekonomi,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar kota dalam menutupi kekurangan masing-masing. Menurut Edi, kota-kota di Indonesia pada dasarnya lebih banyak berperan sebagai konsumen daripada produsen, sehingga kerja sama menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan daerah.
“Dengan membangun persepsi yang sama dan saling melengkapi, kita bisa menciptakan sistem pembangunan yang lebih merata dan saling mendukung,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang turut hadir dalam pembukaan Munas APEKSI VII, mengingatkan para kepala daerah akan esensi dari jabatan yang mereka emban.
“Munas ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi ajang saling menginspirasi. Masa jabatan kepala daerah sangat cepat berlalu. Bukan karena fasilitas atau popularitas, tapi karena kesempatan berbuat baik itu sangat singkat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa menjadi kepala daerah adalah bentuk pengabdian, bukan sekadar pencapaian politik.
“Ini soal kemanusiaan, bukan hanya soal keuangan apalagi kekuasaan. Dan saya yakin bapak-ibu merasakannya. Jadi wali kota adalah jalan pengabdian,” pungkas Bima Arya. (*)