HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar), dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis demi mewujudkan kota yang lebih maju, tangguh, dan berdaya saing.
Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025–2029 di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin 14 April 2025.
“Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ujar Edi.
Edi memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan, antara lain pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) dan transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Isu ketersediaan air bersih juga tak luput dari perhatian. Kota Pontianak yang selama ini bergantung pada Sungai Kapuas, kerap mengalami gangguan pasokan akibat intrusi air laut saat musim kemarau. Wali Kota berharap dukungan dari Pemprov Kalbar dalam penyediaan air baku untuk PDAM, demi menjamin layanan air bersih yang andal.
Wali Kota juga mendorong pengembangan kawasan Waterfront City di tepian Sungai Kapuas sebagai bagian dari strategi penguatan sektor pariwisata dan daya tarik investasi.
“Proyek ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Tak hanya itu, Pemkot mengusulkan pembangunan jalan strategis seperti inner ring road (Sungai Raya Dalam–Purnama II–Kota Baru dan Pal) hingga jalan bebas hambatan Pontianak–Singkawang untuk memperlancar mobilitas dan konektivitas antarwilayah.
Pemkot juga mengajukan pembangunan fasilitas olahraga dan pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, mengingat saat ini Pontianak belum memiliki SLB Negeri yang representatif.
Dalam upaya mengatasi banjir, Edi mengungkapkan rencana pembangunan turap saluran primer 2025–2030 serta sistem drainase modern, seperti di Jalan Ampera, Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik berbagai usulan tersebut. Ia menekankan bahwa sebagai ibu kota provinsi, Pontianak harus menjadi contoh pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya tidak akan hitung-hitungan dalam memberi bantuan untuk Pontianak, asalkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan.
“Kalau bisa, Pontianak meniru Singapura—wilayahnya kecil, tapi ruang terbuka hijau dan hutannya tetap terjaga,” pungkasnya. (*)