HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Real Estat Indonesia (REI), khususnya DPD REI Kalimantan Barat, dalam mendukung program nasional penyediaan rumah rakyat serta penataan ruang yang berkelanjutan. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Gedung Sekretariat DPD REI Kalbar di Komplek Ruko A. Yani Megamal, Selasa 17 Juni 2025.
Menurut Edi, sinergi antara pengembang properti dan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam menyukseskan program nasional pembangunan tiga juta rumah yang diluncurkan pemerintah pusat.
“Namun tantangannya, ketersediaan lahan di Pontianak sangat terbatas dan harga tanah terus meningkat. Ini menyebabkan pengembangan hunian bergeser ke wilayah penyangga seperti Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya usai penandatanganan prasasti peresmian.
Edi juga menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang matang, khususnya dalam hal infrastruktur permukiman. Ia mencontohkan pentingnya desain jalan yang memadai sejak awal, seperti Jalan Ampera yang dirancang selebar 40 meter.
“Kalau jalan lebar, nilai tanah ikut naik, kualitas lingkungan juga meningkat. Ini yang kita dorong dalam pembangunan kota yang berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan sejumlah upaya kolaboratif lintas daerah, seperti kerja sama dengan Pemkab Kubu Raya dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah terpadu. Ia berharap DPD REI Kalbar terus berkontribusi dalam mewujudkan kawasan hunian yang ramah lingkungan dan berkualitas.
“Selamat atas Sekretariat Baru. Semoga makin semangat dan aktif mendukung penataan ruang dan penyediaan hunian layak di Kalbar,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyatakan bahwa program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mendapat dukungan luas, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari daerah.
Program tersebut mencakup tiga segmen pembangunan, yakni 1 juta rumah vertikal di perkotaan, 1 juta rumah tapak di pedesaan dan 1 juta rumah di wilayah pesisir.
“FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang awalnya ditargetkan untuk 220.000 unit tahun ini, sudah dinaikkan menjadi 350.000 unit. Ini menandakan keseriusan pemerintah mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit nasional,” ungkap Joko.
Ia pun mengapresiasi keterlibatan Wali Kota Pontianak dalam acara peresmian ini dan menekankan bahwa kerja sama erat antara REI dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat di kota dengan keterbatasan lahan seperti Pontianak.
“Kolaborasi adalah fondasi agar rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya. (*)