HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya peran Focus Group Discussion (FGD) dalam merumuskan kerangka ekonomi makro yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Pontianak. Hasil dari FGD ini akan menjadi dasar penetapan strategi ekonomi kota yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Dalam sambutannya, Bahasan mengungkapkan bahwa Kota Pontianak memiliki tantangan dan peluang ekonomi yang khas sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan berbasis data akurat sangat dibutuhkan agar strategi pembangunan yang diambil dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap FGD ini menghasilkan rumusan yang tepat, sesuai dengan arah pembangunan Kota Pontianak, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka ekonomi makro yang dibahas harus bisa menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada,” ujar Bahasan ketika membuka FGD di Aula Rohana Muthalib BAPPERIDA Kota Pontianak, Rabu 12 Maret 2025.
Bahasan juga memaparkan capaian positif kinerja ekonomi Kota Pontianak di tahun 2024, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,76 persen. Selain itu, inflasi berhasil ditekan hingga 1,58 persen, lebih rendah dibandingkan 2,09 persen pada tahun 2023.
“Stabilitas ekonomi ini harus terus kita jaga. Setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dari segi kesejahteraan, angka kemiskinan di Kota Pontianak berhasil turun menjadi 4,20 persen pada tahun 2024, dibandingkan dengan 4,45 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren positif, menurun dari 8,92 persen pada tahun 2023 menjadi 8,29 persen pada tahun 2024.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Inovasi kebijakan yang lebih progresif diperlukan untuk memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” tegas Bahasan.
Bahasan juga mencatat kemajuan yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 82,22, masuk dalam kategori sangat tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, serta angka partisipasi pendidikan juga menunjukkan perkembangan positif.
“Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat harus terus diperkuat,” lanjutnya.
Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga Plt Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) BAPPERIDA Pontianak, Imansyah, mengungkapkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi konkret dari para pakar dan stakeholder yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan, dan RPJMD Kota Pontianak 2025-2029. Ketiga dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan Kota Pontianak.
Adapun para narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut merupakan pakar di bidangnya, antara lain Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Prof. Dr. Jamaliah, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Dody Saputro, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Abidin Abdul Haris.
“Hasil dari kegiatan ini adalah rekomendasi asumsi ekonomi makro Kota Pontianak yang tidak hanya akan menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga menjadi peta jalan untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak 2025-2029, yaitu Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis,” tutupnya. (*)