HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Gubernur Kalimantan Barat bersama Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Kubu Raya, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar secara simbolis meresmikan peluncuran laman resmi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kubu Raya–Pontianak–Mempawah (KUPONWAH) melalui penekanan tombol di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Rabu 30 Juli 2025. Website kuponwah.pontianak.go.id kini menjadi pusat informasi harga pangan terkini dari tiga daerah yang tergabung dalam kolaborasi regional pengendalian inflasi.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik terbentuknya sinergi lintas wilayah ini. Ia menilai, tantangan pengendalian inflasi sering kali tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau lokal, karena menyangkut jalur distribusi dan keterhubungan antarwilayah. Distribusi pangan ke Pontianak, misalnya, tidak hanya bergantung pada jalur udara, tetapi juga pada konektivitas darat dari Kubu Raya dan Mempawah. Karena itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur jalan yang memadai sebagai pendukung utama kelancaran logistik.
Edi berharap TPID KUPONWAH tidak hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga mampu melahirkan rencana aksi nyata dalam memperpendek rantai pasok dan menekan disparitas harga antarwilayah. Ia percaya bahwa penguatan stabilitas harga melalui kolaborasi regional akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Edi menekankan peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan infrastruktur. Menurutnya, kehadiran website KUPONWAH dapat menjadi alat pemantau yang transparan dan aktual bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Harapannya tercipta iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga Juni 2025, inflasi Kota Pontianak tercatat stabil di angka 0,92 persen dan menempatkan kota ini di peringkat ke-8 dari 44 kota dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) terendah se-Indonesia. Menurut Edi, kondisi inflasi yang terkendali selama dua tahun terakhir merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang harus terus dijaga.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengapresiasi pembentukan TPID KUPONWAH yang disebutnya sebagai inisiatif kolaboratif pertama di Indonesia. Ia bahkan mendorong daerah-daerah lain untuk meniru langkah serupa, seperti membentuk TPID Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) atau gabungan wilayah lain di Kalbar.
Menurutnya, pengendalian inflasi adalah pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan inflasi yang stabil, iklim investasi bisa terbentuk dan masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya mengingatkan kepala daerah agar menciptakan iklim yang mendukung investasi. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (*)