HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya disiplin dan integritas seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas sebagai motor penggerak birokrasi. Dalam apel pagi di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin 8 September 2025, ia mengingatkan bahwa etika kerja, tanggung jawab, serta suasana kantor yang harmonis harus menjadi prioritas.
“Jangan sampai kita menjadi sumber ketidaknyamanan bagi rekan kerja. Pegawai harus menjadi teladan—baik dari sisi perilaku, kedisiplinan, maupun cara bekerja,” ujar Amirullah di hadapan jajaran ASN.
Ia menekankan bahwa status sebagai ASN adalah hasil dari proses seleksi yang ketat, sehingga setiap pegawai wajib menunjukkan kinerja yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompensasi yang telah diterima seperti gaji, tunjangan, dan TPP menurutnya harus sejalan dengan produktivitas yang terukur.
“Kerja dari kantor, hadir saat dibutuhkan, dan patuh terhadap jam kerja adalah bentuk nyata dari tanggung jawab seorang ASN,” tegasnya.
Amirullah juga mengungkapkan bahwa penegakan disiplin bukan sekadar formalitas. Sepanjang tahun terakhir, 14 pegawai diberhentikan karena pelanggaran. Ia pun mengimbau agar pimpinan unit memperhatikan kondisi staf dan segera menyelesaikan persoalan internal secara persuasif untuk menciptakan suasana kerja yang sehat.
Tak hanya soal kedisiplinan, Amirullah turut menyinggung keberhasilan Pemkot Pontianak dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa mengalami defisit. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
“Belanja daerah kita arahkan pada program prioritas, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jadi efisiensi ini bukan pengurangan, tapi penajaman arah,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik terus dilanjutkan, terutama di kawasan pinggiran kota yang mengalami pertumbuhan penduduk. Program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu mengurangi pengangguran dan menggerakkan ekonomi lokal.
Capaian Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen menurutnya adalah salah satu contoh bagaimana APBD digunakan tepat sasaran. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa menjadi tulang punggung pendapatan daerah, dengan perputaran ekonomi yang terus membaik.
“Semakin banyak orang datang dan belanja di Pontianak, semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Inilah yang harus terus kita jaga,” pungkasnya. (*)