HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya kewaspadaan tinggi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena status Pontianak sebagai kota transit. Tingginya mobilitas penduduk dan pengurusan paspor di kota ini, menurut Edi, berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kriminal.
“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Edi menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas terkait perlindungan WNI, penguatan Ideologi Pancasila, dan penguatan demokrasi. Tim KSP melakukan pendalaman isu strategis, terutama TPPO dan pekerja migran.
Edi menjelaskan Pontianak menjadi titik transit penting karena memiliki pelabuhan sungai dan udara. Mobilitas warga menuju Malaysia maupun kepulangan kembali ke Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi pekerja migran ilegal. “Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini, bahkan mengalami gangguan kesehatan dan kejiwaan akibat kekerasan di negara tetangga,” ujarnya.
Untuk mencegah TPPO terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO di tingkat kota dan provinsi, bekerja sama dengan BP3MI serta komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan di seluruh wilayah, termasuk terhadap agen perekrutan yang memanfaatkan relasi keluarga atau tetangga.
“Kita terus memperkuat koordinasi dengan provinsi dan dinas-dinas terkait. Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegas Edi.
Selain isu pekerja migran, pertemuan membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Kemampuan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris akan ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Pontianak.
Di bidang ideologi, Pemkot melaporkan penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah SD dan SMP, dengan tujuan membentuk karakter siswa agar tidak mudah terpengaruh tindakan intoleran atau kekerasan. “Kita khawatir anak-anak dapat dimanfaatkan untuk tindakan intoleran, usia mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” tutup Edi. (*)