HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran terbuka melalui strategi kolaboratif lintas sektor. Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ketenagakerjaan Triwulan II yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi Universitas Tanjungpura, Kamis 19 Juni 2025.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Pontianak berhasil ditekan dari 8,92 persen pada tahun 2023 menjadi 8,29 persen di tahun 2024, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.
Ia menilai penurunan ini sebagai indikator positif atas meningkatnya penyerapan tenaga kerja, namun tetap menekankan perlunya pemahaman yang sama terkait definisi pengangguran, termasuk kategori usia kerja dan latar belakang pendidikan.
Dalam forum tersebut, BPS menjelaskan bahwa survei ketenagakerjaan mengacu pada penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, namun tidak termasuk pelajar dan mahasiswa yang belum aktif di pasar kerja. Setiap tahunnya, sekitar lima ribu lulusan baru dari Universitas Tanjungpura turut menambah jumlah angkatan kerja potensial di kota ini.
Menanggapi dinamika ini, Edi menekankan pentingnya data ketenagakerjaan yang lebih rinci, terutama di sektor informal seperti tukang dan juru parkir. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Edi Kamtono juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan untuk lebih proaktif dalam menyiapkan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, seperti pelatihan servis AC, barber shop, menjahit, hingga pelatihan bersertifikat lainnya yang dapat menunjang daya saing tenaga kerja lokal, termasuk di tingkat nasional dan internasional.
Sebagai kota yang berbasis jasa dan perdagangan tanpa dukungan sektor industri besar, Edi menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama pembangunan Pontianak. Selain pelatihan, upaya lain yang dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Wali Kota telah menginstruksikan agar proses perizinan dibuat semudah mungkin, dengan prinsip cepat, murah, dan efisien. Bahkan, jika diperlukan, layanan perizinan akan dilakukan dengan sistem jemput bola guna memastikan investasi segera terealisasi dan serapan tenaga kerja lokal meningkat.
“Kita tidak boleh membiarkan proses administratif menjadi penghambat masuknya investasi. Setiap peluang yang ada harus dimaksimalkan untuk membuka lapangan kerja bagi warga Pontianak,” pungkasnya. (*)