HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait pengelolaan data statistik sektoral melalui modul e-Walidata. Pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan. Letaknya yang strategis di tengah Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara lain dinilai menghadirkan tantangan khusus dalam pelayanan publik.
Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, pada Selasa 26 Aguatus 2025 menjelaskan kawasan perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan daerah sehingga perlu perhatian lebih. Rakor ini, menurutnya, menjadi wadah memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, memastikan kebijakan nasional dapat mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, dan mendorong pembangunan yang merata.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rendy, yang juga Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, usai kegiatan di Hotel Golden Tulip.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menegaskan pentingnya data sebagai fondasi utama kebijakan pembangunan. Ia menekankan bahwa tanpa data yang valid, perencanaan ibarat membangun rumah di atas pasir—rapuh dan mudah runtuh.
Mahmudah menilai integrasi data antarinstansi harus diperkuat agar setiap perangkat daerah dapat bergerak dalam koridor yang sama. Data yang terhubung tidak hanya menjadi dasar perencanaan, tetapi juga alat ukur keberhasilan, bahan evaluasi, serta instrumen transparansi dan akuntabilitas.
“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data, di mana kebijakan dirancang berdasarkan bukti dan fakta,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan kepada Kemendagri penambahan fitur deteksi otomatis kesalahan input dan pencegahan duplikasi data pada sistem, serta percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, Mahmudah mendorong pedoman penyusunan RKPD diterbitkan lebih awal agar menjadi pijakan yang jelas bagi provinsi dan kabupaten/kota.
Dari pihak Kota Pontianak, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo, Jumiati, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral. Menurutnya, kualitas data sangat bergantung pada kompetensi SDM yang mengelolanya.
“Tanpa SDM yang andal, sulit mencapai kualitas data yang diharapkan,” ujarnya.
Jumiati mengapresiasi kebijakan Kemendagri yang menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam perangkat daerah karena dinilai memotivasi OPD untuk lebih serius menjalankan kewajiban penyediaan data. Ia berharap Pontianak dapat menjadi rujukan pengelolaan data sektoral daerah, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan kredibel bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Dengan pengelolaan optimal, data sektoral Pontianak bisa menjadi pijakan kuat dalam memperkuat arah pembangunan,” pungkasnya. (*)