HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Kota Pontianak menjadi bagian dari 14 provinsi yang dipilih pemerintah pusat dalam penanaman padi serentak nasional, sebuah langkah strategis mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada pangan.
Kegiatan ini dipusatkan di lahan sawah Jalan Nipah Kuning Dalam, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Rabu 23 April 2025, dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, yang turut melakukan penanaman padi bersama petani setempat.
“Cita-cita pemerintah pusat ini menjadi angin segar bagi para petani, termasuk di Kota Pontianak. Teruslah menjadi petani terbaik dan hasilkan panen yang melimpah,” ujar Bahasan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Pemkot Pontianak telah menyiapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 184 hektare dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 160 hektare, tersebar di empat kecamatan. Lahan tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2023.
Kota Pontianak juga mengadopsi metode tanam salibu, yakni teknik menumbuhkan tunas baru dari sisa rumpun panen sebelumnya. Cara ini dinilai lebih hemat biaya dan waktu, sekaligus meningkatkan produktivitas.
“Dengan metode salibu, kita targetkan produksi mencapai 10 hingga 15 ton per hektare per tahun,” jelasnya.
Bahasan juga menyoroti pentingnya swasembada pangan sebagai respons terhadap ketidakpastian global, termasuk perang wilayah, krisis pangan dunia, dan perubahan iklim ekstrem.
“Langkah ini bukan hanya soal ketersediaan pangan, tapi juga bagian dari kedaulatan nasional menghadapi situasi dunia yang tak menentu,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menyatakan pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap kelompok tani. Bantuan alat pertanian hingga bibit akan disalurkan secara rutin guna memperkuat sektor pertanian.
“Sesuai arahan Wakil Wali Kota, kita perkuat dukungan sarana dan prasarana demi menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Dengan estimasi panen dari 200 hektare lahan, Yamin menargetkan produksi mencapai 800 ton padi per tahun. Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, untuk ikut mendukung keberhasilan program ini.
“Selain menunjang swasembada pangan, program ini juga berdampak langsung pada pengendalian inflasi,” pungkas Yamin. (*)