HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Untuk memastikan penyaluran bahan bakar bersubsidi berjalan tepat sasaran, Tim Pengendalian dan Pengawasan (Timdu Dalwas) Provinsi Kalimantan Barat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU 63.7810.02 Siantan Hulu, Kota Pontianak, Senin 13 Oktober 2025 malam.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 998/RO-EKON/2025 tentang pembentukan Timdu Dalwas dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kalbar Nomor 094.2/439/RO-EKON.B untuk melakukan pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bagi konsumen pengguna tertentu di wilayah Kalbar.
Sebelum turun ke lapangan, Timdu Dalwas menggelar rapat koordinasi di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kalbar. Malam harinya, rombongan lintas instansi—terdiri dari Kepala Disperindag ESDM, Kasatpol PP, Kadishub, Kepala Bapenda, Kabiro Hukum Setda Kalbar, serta perwakilan Pertamina—melanjutkan kegiatan dengan memantau langsung proses penyaluran BBM di SPBU.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan masih adanya modus penggunaan QR Code oleh kendaraan lain untuk mengisi BBM jenis JBT Solar, yang berpotensi menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran. Selain itu, kendaraan truk dengan tangki bahan bakar tidak standar juga menjadi sorotan karena berpotensi menerima volume BBM melebihi ketentuan.
Timdu Dalwas meminta pengelola SPBU agar terus memperketat verifikasi QR Code dan memastikan setiap transaksi sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar. Apabila ditemukan penyalahgunaan, pengelola diminta segera melapor ke Pertamina agar QR Code terkait bisa segera diblokir.
Untuk mencegah antrean panjang yang mengganggu lalu lintas, SPBU 63.7810.02 telah menerapkan sistem digitalisasi antrian. Setiap kendaraan wajib memindai barcode untuk mendapatkan nomor antrian dan jadwal pengisian BBM, sehingga proses berlangsung lebih tertib dan efisien. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi SPBU lain di Kalimantan Barat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas instansi dalam kegiatan tersebut.
“Pertamina sangat mengapresiasi sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Melalui sistem digital berbasis QR Code dan pengawasan bersama, kami berkomitmen memastikan penyaluran BBM subsidi berlangsung transparan dan tepat sasaran. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak segan menjatuhkan sanksi tegas,” ujarnya.
Edi menambahkan, digitalisasi merupakan kunci dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat dan menjadi contoh pengawasan berkelanjutan bagi seluruh lembaga penyalur di Kalimantan Barat,” tutupnya. (*)