HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Dalam upaya mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Program ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru tersedia sekitar 40-an dapur umum, padahal kebutuhan di Kalbar mencapai lebih dari 500 satuan pelayanan gizi.
“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ujarnya usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemda se-Kalbar dengan BGN di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 3 Juni 2025.
Untuk wilayah terpencil, solusi paling efektif adalah menempatkan dapur langsung di sekolah, guna menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
“Di daerah yang hanya memiliki satu sekolah, dapurnya akan dibangun langsung di sekolah tersebut. Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitasnya bisa menurun,” jelas Dadan.
Program MBG menitikberatkan pada pemanfaatan bahan pangan lokal, seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu, guna mendorong kemandirian pangan dan penguatan ekonomi lokal. Dadan menambahkan, kerja sama dengan petani dan peternak lokal menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pasokan makanan bergizi.
Bagi ibu hamil dan balita, distribusi makanan dilakukan melalui rumah-rumah warga atau posyandu, dengan melibatkan kader lokal yang diberi insentif tambahan untuk mendukung keberhasilan program.
“Kami pastikan setiap menu mengandung gizi seimbang—30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat—serta dilengkapi susu jika memungkinkan,” tambah Dadan.
Dadan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Gubernur Kalbar dan seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kami berharap sinergi ini menjadi kekuatan utama dalam mempercepat intervensi gizi nasional, khususnya di daerah yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang menyatakan kesiapan penuh pemerintah kota dalam mendukung realisasi program MBG di tingkat lokal.
“Kami mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat mulia: memastikan seluruh anak dan masyarakat mendapatkan akses makanan bergizi yang merata,” ujarnya.
Pemkot Pontianak saat ini sedang melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang potensial difungsikan sebagai pusat dapur sekolah. Menurut Edi, model dapur sekolah sangat cocok untuk menjangkau wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Kami memetakan sekolah-sekolah yang bisa disiapkan dapurnya. Bahkan, satu dapur bisa melayani beberapa sekolah terdekat, agar distribusi makanan tetap efisien dan kualitasnya terjaga,” tambahnya.
Dengan kesiapan dan komitmen Pemkot Pontianak, implementasi Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam mewujudkan intervensi gizi yang menyentuh langsung masyarakat dan generasi masa depan. (*)