Pemkot Pontianak Siapkan 4,5 Hektare Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Pontianak untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Foto ist.

HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare di Kecamatan Pontianak Utara untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap program ini, yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membangun Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pontianak.

“Program Sekolah Rakyat adalah langkah visioner yang sangat relevan dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pontianak untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia,” ujar Edi, Rabu 9 April 2025.

Bacaan Lainnya

Edi menegaskan bahwa Pemkot Pontianak siap memberikan dukungan penuh terhadap program ini, mulai dari sisi regulasi, penyediaan lahan, hingga kolaborasi lintas sektor. “Kami percaya dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat ini tidak hanya akan menjadi tempat belajar, tetapi juga menyediakan asrama bagi siswa yang membutuhkan tempat tinggal. “Sekolah ini akan memberikan fasilitas asrama bagi siswa yang berasal dari luar kota dan membutuhkan tempat tinggal. Dengan begitu, mereka dapat fokus belajar tanpa terhambat masalah tempat tinggal,” jelas Trisnawati.

Dia menjelaskan bahwa lahan seluas 4,5 hektare tersebut sudah siap dan proposal untuk pembangunan telah diajukan ke Kementerian Sosial. “Kami sudah menyiapkan lahan dan proposalnya sudah kami kirimkan ke Kementerian Sosial. Sekarang kami tinggal menunggu survei dari pemerintah pusat untuk kelanjutan prosesnya,” ujar Trisnawati, yang akrab disapa Tina.

Meskipun begitu, Trisnawati menambahkan bahwa teknis pelaksanaan dan kriteria siswa yang akan diterima di Sekolah Rakyat masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, termasuk kriteria siswa yang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat ini,” katanya.

Terkait jenjang pendidikan yang akan diajarkan, Tina menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan dan akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kami akan menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Bisa saja jenjangnya dari SD hingga SMA, atau mungkin hanya sampai SMP, semuanya masih menunggu keputusan pusat,” tutupnya.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. (*)