HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia di sektor transportasi untuk menghadapi tantangan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), Pemkot menggelar Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Senin 13 Oktober 2025.
Edi mengatakan, peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur Dishub sangat penting di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan kendaraan di Kota Pontianak. “Kita melihat jalan-jalan mulai padat, terutama pada jam sibuk. Karena itu, petugas Dishub harus profesional, memahami aturan, dan melayani masyarakat dengan pendekatan humanis,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan sungai di pusat kota juga memicu meningkatnya arus kendaraan barang dan angkutan berat. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan petugas agar lalu lintas tetap tertib dan lancar.
Edi menegaskan pentingnya sinergi antara Dishub, kepolisian, dan unsur TNI—baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun Angkatan Udara—untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman. “Kita memerlukan tenaga andal yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga mengedukasi masyarakat di jalan raya,” tambahnya.
Pelatihan yang diikuti ASN Dishub Pontianak ini juga melibatkan pelatih dari Komando Daerah Angkatan Laut (Koderal) XII. Wali Kota mengapresiasi keterlibatan TNI dalam membentuk karakter disiplin dan tangguh para peserta. “Saya harap kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan teknis, tanggung jawab, dan etos kerja petugas Dishub dalam memberikan pelayanan publik,” tuturnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Trisna Ibrahim, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan antara Dishub dengan TNI dan Polri, termasuk Ditlantas Polda Kalbar, PROPAM, dan PROVOS. “Kami terus bersinergi dengan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan dan penegakan ketertiban lalu lintas. Pelatihan ini diharapkan memperkuat profesionalisme dan disiplin petugas,” ujarnya.
Trisna juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang jam operasional kendaraan berat. Menurutnya, pelatihan ini akan membantu petugas lebih siap menghadapi dinamika di lapangan, termasuk dalam penanganan kecelakaan atau insiden lalu lintas.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, semua pelayanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Tidak perlu arogan atau marah-marah dalam menegakkan aturan. Edukasi masyarakat dengan cara yang baik dan terukur,” tutupnya. (*)