HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna menciptakan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebutkan bahwa sejumlah terobosan telah dilakukan untuk mendorong digitalisasi keuangan, salah satunya melalui platform e-Ponti yang mengintegrasikan sistem pembayaran dan layanan administrasi perpajakan.
“Alhamdulillah, Kota Pontianak telah memulai langkah digitalisasi, termasuk penggunaan QRIS. Ke depan, kita akan kembangkan sistem e-commerce daerah untuk mendukung kemudahan layanan dan transaksi masyarakat,” ujarnya usai menghadiri rapat percepatan digitalisasi keuangan daerah di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu 16 Juli 2025.
Melalui sistem digital ini, pembayaran retribusi dan pajak daerah—seperti pajak restoran, hotel, dan layanan lainnya—dapat dilakukan secara online, sehingga mengurangi potensi kebocoran akibat interaksi manual.
Edi menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam mendorong transformasi ini, baik sebagai regulator maupun mitra strategis yang memberikan pendampingan dan evaluasi berkala terhadap capaian digitalisasi daerah.
“Kita bersama-sama mengevaluasi progres digitalisasi dan merancang langkah strategis ke depan,” tuturnya.
Namun demikian, Edi juga mengakui masih adanya kendala, seperti keterbatasan infrastruktur TI, kesiapan SDM, serta minimnya perangkat digital di sektor UMKM. Untuk itu, peran aktif Bank Kalbar sebagai bank pembangunan daerah sangat diharapkan, khususnya dalam penerapan alat transaksi digital seperti tapping box dan *Electronic Point of Sales* (e-POS) di sektor pajak restoran.
“Dengan penerapan tapping box dan e-POS yang lebih luas, kita bisa meningkatkan akurasi data dan memperbesar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Langkah percepatan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat melalui Satgas P2DD, yang menargetkan seluruh daerah menerapkan transaksi nontunai secara menyeluruh.
“Kita optimistis, dengan sinergi antara Pemda, BI, dan Bank Kalbar, digitalisasi keuangan ini akan membawa dampak positif baik untuk pelayanan publik maupun optimalisasi pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)
