HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada akurasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pontianak, Rabu 22 Oktober 2025, pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa data yang tepat bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penentu nasib masyarakat yang membutuhkan uluran tangan negara.
“Data itu hidup, sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, wafat, menikah, atau pindah. Jadi, pembaruan data harus terus dilakukan oleh petugas lapangan yang paham kondisi warganya,” ujarnya saat meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Pontianak.
Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan perlunya sinergi antarlembaga dan mengingatkan agar tak ada lagi ego sektoral dalam pengelolaan data sosial.
“Kita sekarang bergerak ke arah Satu Data Indonesia. Semua data dari kementerian dan daerah diintegrasikan dan divalidasi oleh BPS. Itu amanat langsung dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mensos juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang sejak 2019 telah mengembangkan layanan Puskesos sebagai garda terdepan pelayanan sosial berbasis komunitas. Ia menyebut Pontianak sebagai salah satu daerah yang sukses menerapkan praktik baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Saya lihat sendiri bagaimana petugas di sini bekerja. Ini praktik yang akan kami contohkan di daerah lain. Pelayanan langsung, dekat dengan masyarakat, dan responsif,” katanya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang turut mendampingi kunjungan Mensos menyatakan bahwa Pemkot Pontianak mendukung penuh langkah integrasi data yang tengah digalakkan Kemensos. Ia menilai, akurasi data adalah pondasi bagi program sosial yang berkelanjutan dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Bantuan sosial adalah langkah awal. Setelah itu, kami dorong masyarakat masuk ke tahap pemberdayaan agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Edi.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program sosial. Dengan data yang terintegrasi dan valid, bantuan serta program pemberdayaan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kalau datanya sama, arahnya bisa satu. Kami ingin program Pemkot dan Kemensos saling menguatkan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan bahwa sejak pertama kali diterapkan, layanan Puskesos di Pontianak telah mengalami perkembangan pesat. Awalnya hanya ada dua Puskesos di wilayah Siantan Hulu dan Sungai Jawi Luar. Kini, jumlahnya telah bertambah menjadi 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan.
“Semua didanai dari APBD Tahun 2025, dan Bapak Wali Kota juga sudah menganggarkan tambahan operasional untuk mendukung kinerja petugas Puskesos di lapangan,” jelas Trisnawati.
Dengan perluasan layanan dan dukungan anggaran tersebut, Pemkot Pontianak berharap bisa memperkuat kolaborasi dengan Kemensos dalam mempercepat pemutakhiran data dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. (*)