HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PKB, Anwar Musaddad, menyuarakan keprihatinannya terhadap minimnya fasilitas pendidikan di wilayah Pontianak Utara, khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Ia menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian tugas anggota dewan, yang mengira DPRD bisa langsung mengatasi semua persoalan tanpa memahami adanya pembagian kerja melalui komisi.
Sebagai wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pontianak Utara, Anwar menilai kondisi pendidikan di daerahnya cukup memprihatinkan, terutama di Kecamatan Siantan Tengah. Menurutnya, ada sekitar 40 anak yang kebingungan mencari sekolah karena keterbatasan jumlah SMPN, apalagi dengan sistem zonasi yang membatasi akses ke sekolah-sekolah di kecamatan lain seperti Siantan Hilir dan Siantan Hulu.
“Mereka tidak bisa masuk ke sekolah di kecamatan tetangga, karena sistem zonasi. Sementara di Siantan Tengah sendiri, SMPN sangat terbatas. Ini butuh perhatian serius,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.
Anwar mendesak Pemerintah Kota Pontianak agar segera menambah pembangunan sekolah baru di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa pertumbuhan penduduk di Pontianak Utara cukup pesat, setara dengan Pontianak Barat, namun tidak diimbangi dengan pembangunan sarana pendidikan.
Ia menyadari bahwa pembangunan gedung sekolah baru mungkin belum bisa segera dilakukan, namun Pemkot Pontianak tetap harus mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengatasi anak-anak yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak tertampung di sekolah negeri.
“Hampir setiap hari kami menerima keluhan dari masyarakat. Anak-anak ini adalah generasi penerus yang masih dalam usia wajib belajar. Kalau tidak segera ditangani, mereka bisa kehilangan hak atas pendidikan. Kami di DPRD dan pemerintah berkewajiban memberi solusi,” tegasnya. (Sy)