HARIAN KALBAR (PONTIANAK) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak secara resmi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan laporan ini menandai berakhirnya rangkaian proses panjang yang mencakup pembahasan internal, penyampaian pandangan fraksi, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasinya kepada DPRD atas kemitraan yang konstruktif dalam mengawal pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, khususnya badan anggaran, atas kerja samanya dalam menyelesaikan laporan ini,” ujar Edi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Jumat 4 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja birokrasi serta memperkuat program pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik. Selama tahun anggaran 2024, realisasi belanja daerah tercatat mencapai 93,7 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan capaian Rp367 miliar atau 104 persen dari target.
Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus utama belanja daerah meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pendidikan dasar. Selain itu, Pemkot juga memberikan perhatian khusus terhadap program penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang menjadi tantangan utama di tingkat lokal.
Edi mengajak seluruh elemen, baik dari perangkat daerah maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi dari LPj ini akan menjadi bahan penting dalam menyusun perencanaan program pada tahun-tahun mendatang.
“Pengawasan tetap akan diperkuat, terutama pada sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Kami berharap perencanaan dan eksekusi APBD ke depan makin responsif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)