HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mempercepat digitalisasi daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus pengenalan SPPT PBB-P2 berbasis QRIS, yang digelar di Aming Coffee Podomoro, Sabtu 18 Oktober 2025.
Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap forum HLM TP2DD menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam mempercepat transformasi digital di Kota Pontianak.
“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Berdasarkan perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2025, target PAD dari pajak daerah mencapai Rp532,9 miliar, dan dari retribusi daerah Rp151,1 miliar. Untuk mencapai target itu, kata Bahasan, Pemkot Pontianak harus bekerja profesional dan inovatif, serta mampu menyusun strategi pemungutan pajak yang efektif tanpa membebani masyarakat.
“Kita harus menyusun strategi yang cantik agar proses pemungutan pajak berjalan efisien dan akuntabel, sementara masyarakat tetap mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan murah,” jelasnya.
Bahasan juga menekankan bahwa hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk mendanai berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan ekonomi masyarakat.
“Di bidang pendidikan digunakan untuk sarana prasarana dan beasiswa, di bidang kesehatan untuk pelayanan dan pembiayaan BPJS bagi warga tidak mampu, sementara sektor infrastruktur untuk jalan, drainase, dan penerangan jalan umum,” paparnya.
Ia juga memberikan lima arahan strategis bagi TP2DD Kota Pontianak yaitu menyusun roadmap dan rencana kerja yang jelas serta terukur, memperluas kerja sama lintas sektor untuk mendukung transaksi non-tunai, meningkatkan kualitas SDM di lingkungan TP2DD dan instansi terkait, menguatkan literasi dan sosialisasi digital kepada masyarakat dan memberikan insentif bagi pihak yang aktif mendukung digitalisasi daerah.
“Percepatan digitalisasi tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Butuh kerja keras, kerja cerdas, dan sinergi semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menambahkan, TP2DD bukan hanya forum koordinasi, melainkan wadah kolaborasi konkret untuk mempercepat implementasi digitalisasi layanan publik.
“TP2DD adalah kolaborasi antara eksekutif dan lembaga terkait untuk melaksanakan arahan Presiden dalam mempercepat digitalisasi transaksi dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia menilai Pontianak memiliki kesiapan infrastruktur digital terbaik di Kalimantan, sehingga berpeluang menjadi model kota cerdas dengan layanan publik yang efisien dan terintegrasi.
“Tidak ada alasan bagi Pontianak untuk tidak berkomitmen. Infrastruktur digital kita termasuk yang paling siap,” tambahnya.
Dari pihak Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Deputi Kepala Reinaldy Akbar Ariesha menilai TP2DD adalah wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperkuat tata kelola keuangan digital yang transparan.
“Pontianak memiliki ekosistem ekonomi digital yang kuat dan efisien. Ini modal penting untuk terus berinovasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, transparansi, dan efisiensi layanan publik.
“Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, digitalisasi akan mendorong peningkatan indeks digitalisasi daerah dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” pungkas Reinaldy. (*)