HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak mulai memetakan arah kebijakan strategis untuk lima tahun ke depan. Dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Kota Pontianak, Selasa 22 April 2025, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Diskominfo Edy Purwanto menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada sejumlah isu krusial yang akan menjadi pilar utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, media partner, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), hingga narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalbar, Komisi Informasi Provinsi Kalbar, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan saran konstruktif. Isu-isu strategis yang dibahas hari ini akan menjadi amanah penting yang harus kami jalankan di tahun-tahun mendatang,” ujar Edy.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan pemaparan. Di akhir forum, seluruh pihak menandatangani Berita Acara sebagai bentuk kesepakatan atas isu-isu strategis yang telah dirumuskan bersama.
Dalam penyusunan Renstra ini, Diskominfo Pontianak memprioritaskan tiga isu utama: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Statistik Sektoral.
Menurut Edy, ketiganya merupakan bagian dari kebijakan nasional yang wajib diimplementasikan pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret adalah penguatan penggunaan aplikasi Srikandi yang mendukung pengurangan penggunaan kertas dan digitalisasi dokumen.
“SPBE bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana seluruh perangkat daerah berkolaborasi dalam satu sistem pemerintahan yang efisien dan transparan. Indeks SPBE menjadi tolok ukur keberhasilan kita dalam transformasi digital,” jelasnya.
Selain SPBE, keterbukaan informasi juga menjadi perhatian utama. Dalam forum ini, para peserta membahas secara mendalam terkait regulasi dan informasi yang dikecualikan dalam konteks KIP.
Sementara itu, isu Statistik Sektoral juga tak kalah penting. Edy menyebutkan bahwa penilaian tahunan seperti Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi indikator penting yang harus dicapai melalui kerja sama lintas sektor.
“Kita optimistis karena kolaborasi antarperangkat daerah sejauh ini sudah berjalan baik. Tinggal bagaimana kita mematangkannya lebih lanjut dalam bentuk program konkret,” tutup Edy. (*)