HARIAN KALBAR (PONTIANAK) — Dinas Kesehatan Kota Pontianak berhasil mencetak prestasi gemilang dengan meraih nilai tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan perolehan skor 90,46, Dinas Kesehatan menjadi satu-satunya perangkat daerah yang menyandang predikat AA atau sangat memuaskan.
Posisi kedua diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai 84,51 dan predikat A, disusul Sekretariat Daerah Kota Pontianak di posisi ketiga dengan nilai 83,01, juga dengan predikat A. Capaian ini mencerminkan peningkatan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kinerja akuntabilitas internal di lingkungan Pemkot Pontianak.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa SAKIP Award bukan sekadar ajang seremoni, melainkan momentum evaluasi untuk merancang program yang lebih efektif dan berdampak di tahun 2026. Menurutnya, setiap program harus dirancang secara strategis agar benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat, terlebih dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki.
“Anggaran kita terbatas, tapi tantangan masih banyak. Oleh karena itu, kita harus benar-benar selektif dan strategis dalam menyusun program yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya saat menyerahkan penghargaan SAKIP Award 2025 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kamis 31 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa implementasi SAKIP merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada hasil atau outcome, bukan semata realisasi anggaran. Penilaian kinerja instansi pemerintah, menurutnya, kini ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program-program yang dijalankan.
“SAKIP membantu kita mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja, memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien. Kuncinya adalah pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar realisasi anggaran,” tambahnya.
Edi menyebut bahwa hanya segelintir kota di Indonesia yang mampu meraih predikat AA, seperti Banyuwangi dan Bandung. Kota Pontianak sendiri sebelumnya meraih nilai BB pada tahun 2024, yang dikategorikan sangat baik namun dinilainya masih belum cukup memuaskan.
“Kalau BB itu sangat baik, tapi belum memuaskan. Target kita ke depan adalah naik ke A bahkan AA. Artinya, kerja kita harus berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya para pejabat tinggi pratama, untuk benar-benar memahami konsep, mekanisme pelaporan, dan pelaksanaan SAKIP. Menurutnya, minimnya pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan nilai kinerja instansi.
“Kalau tidak paham apa itu SAKIP, bagaimana mau menyusun laporan dan melaksanakan program dengan benar? Ini penting untuk menjadi perhatian seluruh jajaran,” ujarnya.
Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulidia, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan evaluasi SAKIP 2024 terhadap 32 perangkat daerah. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan, dengan Dinas Kesehatan menjadi yang terbaik dengan skor 90,46.
“Alhamdulillah, target capaian evaluasi tahun ini sebesar 31,25 persen untuk kategori memuaskan telah berhasil kita lampaui. Tahun lalu ada delapan perangkat daerah yang meraih predikat memuaskan, dan tahun ini bertambah dua lagi,” ungkap Yaya.
Penilaian SAKIP melibatkan tiga aspek utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas internal. Evaluasi dilakukan oleh tiga Inspektur Pembantu (Irban), masing-masing menggunakan Kertas Kerja Evaluasi sebagai instrumen utama.
Yaya menambahkan, perangkat daerah yang ingin melakukan klarifikasi terkait nilai yang diperoleh dipersilakan berkoordinasi langsung dengan Irban masing-masing. Namun, ia menegaskan bahwa nilai yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 bersifat final dan tidak akan diubah, meskipun masukan tetap terbuka untuk penyempurnaan di masa mendatang. (*)