HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak terus tancap gas mendorong digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang kini digalakkan adalah penerapan QRIS dinamis untuk berbagai jenis pembayaran pajak dan retribusi, termasuk kemungkinan insentif langsung bagi masyarakat yang aktif menggunakannya.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa inovasi digital harus menjadi budaya baru dalam pelayanan publik. Dalam arahannya saat memimpin High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat 22 Agustus 2025, ia mendorong agar transaksi non-tunai terus diperluas hingga menjangkau aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Digitalisasi pembayaran perlu kita dorong lebih masif. Misalnya, dengan memberikan insentif langsung kepada masyarakat yang menggunakan QRIS saat berbelanja, seperti kupon undian, tumbler, atau souvenir lainnya,” ungkap Edi.
Ia menilai, langkah ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga mendorong tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih modern, efisien, dan transparan. Ia pun meminta semua pihak terkait agar tidak setengah hati dalam mengakselerasi program ini.
“Kota Pontianak punya potensi besar. Kalau kita serius, capaian digitalisasi bisa jauh lebih tinggi dari sekarang,” tegasnya.
Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengungkapkan bahwa berbagai inovasi digital telah berjalan, termasuk implementasi QRIS untuk pembayaran PBB, BPHTB, dan pajak daerah lainnya. Melalui aplikasi E-Ponti, warga bisa membayar kewajiban pajaknya hanya lewat ponsel, tanpa antrean panjang.
Menurutnya, sistem pembayaran digital juga telah diterapkan untuk layanan publik seperti parkir Alun-Alun Kapuas, sewa bus BRT, kolam renang, lapangan olahraga, rumah potong hewan, hingga penyedotan limbah tinja. Bahkan retribusi kios pasar kini bisa dibayar lewat Virtual Account Diskumdag.
Namun, digitalisasi ini masih punya ruang tumbuh yang luas. Ruli menyebut akan ada perluasan ke area parkir gedung, juru parkir resmi, dan pasar tradisional untuk mendorong kebiasaan baru masyarakat dalam membayar secara digital.
“Dengan QRIS dan sistem multipayment, penerimaan daerah menjadi lebih transparan. Kita ingin semuanya serba digital agar layanan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih akuntabel,” ujarnya.
Ruli optimis bahwa kolaborasi dengan Bank Kalbar dan berbagai pihak lain akan membuat sistem digital ini menjadi tulang punggung keuangan daerah. Target utamanya: semua retribusi beralih ke sistem digital, dan masyarakat Pontianak sepenuhnya terbiasa dengan budaya transaksi non-tunai. (*)