HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 menjadi momentum penting bagi Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, untuk menyampaikan pesan semangat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam upacara yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota, Selasa 20 Mei 2025, ia menekankan pentingnya semangat kebangkitan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, kita harus bangkit—bangkit hati, pikiran, dan semangat kita dalam menjalankan tugas dengan lebih maksimal dari sebelumnya,” ujarnya.
Bahasan mengingatkan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik harus berbasis pada data, fakta, dan kebutuhan nyata.
“Kami ingin pelayanan yang diberikan benar-benar terasa manfaatnya di semua sektor kehidupan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahasan juga menyoroti capaian 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya tujuh program prioritas yang telah dijalankan. Beberapa di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), normalisasi parit dan sungai, serta perluasan jangkauan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan gratis.
“Tak hanya itu, jaminan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan kepada takmir masjid, RT/RW, guru ngaji tradisional, pengurus fardhu kifayah, hingga kader posyandu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang maksimal hanya bisa dicapai jika kesejahteraan ASN juga diperhatikan.
“Kalau ASN tidak sejahtera, bagaimana mungkin mereka bisa mensejahterakan masyarakat?” tambah Bahasan.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran penting camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat lokal. Menurutnya, mereka wajib memahami kondisi wilayah masing-masing dan membangun komunikasi yang baik dengan RT dan RW.
“Koordinasi antarlembaga sangat penting untuk mencegah berbagai masalah sosial, seperti miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyayangkan masih adanya warga yang enggan menggunakan layanan BPJS karena takut divonis sakit. Ini menurutnya menunjukkan pentingnya membangun pemahaman dan pola pikir masyarakat.
“Kita tidak hanya memberi layanan gratis, tetapi juga harus membentuk pola pikir yang sehat dan berani menghadapi kenyataan,” pungkasnya. (*)