HARIAN KALBAR (KUCHING) – Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Yang Mulia YB Dato Sri Hajjah Fatimah Abdullah, menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia akan terus mendukung ketersediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak usia sekolah dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah menghadiri acara resepsi diplomatik perayaan HUT ke-79 RI yang diadakan oleh KJRI Kuching pada Kamis malam, 19 September 2024.
“Ini merupakan win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak dimana perusahaan mendapat keuntungan, dan para PMI dapat bekerja dengan tenang karena anak-anak mereka memperoleh pendidikan di tempat kerjannya,” kata Dato Sri Hajjah Fatimah Abdullah di Kuching, Sarawak.
Dato Sri menegaskan bahwa prinsip yang dipegang oleh pemerintah Malaysia adalah semua anak, tanpa memandang asal, berhak mendapatkan pendidikan.
“Ini adalah hak asasi anak untuk menikmati pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, tanpa memperhitungkan apakah mereka berasal dari Malaysia atau Indonesia. Kami akan terus mendukung ini, meskipun menurut Undang-Undang Buruh Sarawak, seorang pekerja tidak diperkenankan membawa keluarga, termasuk anak-anak. Namun, anak-anak sudah berada di sini dan perlu mendapatkan pendidikan demi masa depan mereka,” jelasnya.
Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak juga menyampaikan bahwa untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sarawak, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia telah bekerja sama membangun Pusat Pembelajaran Komuniti (Community Learning Centre, CLC).
“CLC adalah institusi pendidikan dasar (sekolah rendah) bagi anak-anak pekerja Indonesia berusia 7 hingga 12 tahun yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak. Jumlah anak-anak pekerja Indonesia semakin banyak, sehingga sesuai permintaan pemerintah Indonesia, pembentukan CLC telah diperbolehkan sejak tahun 2016 di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak,” ungkap Dato Sri.
Dato Sri menambahkan, Kerajaan Sarawak juga memberikan dukungan penuh dalam membuka akses pendidikan CLC bagi anak-anak yang tinggal secara sah di perkebunan kelapa sawit. “Kami telah mengizinkan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak untuk mendirikan CLC. Saat ini, terdapat 16 CLC terdaftar dengan 890 murid dan 49 guru, yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia serta pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak,” pungkas Dato Sri. (Sy)