HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak sebesar Rp2,130 Triliun, Kota Pontianak akan memprioritaskan menurunkan angka kemiskinan. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian saat memaparkan sepuluh isu strategis kota dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.
Diungkapkannya, sepuluh isu strategis tersebut di antaranya, menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM,
“Termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kemudian penataan ruang kota yang lebih baik, serta ditopang dengan tatakelola pemerintahan yang baik,” kata Ani, usai membuka Musrenbang RKPD Kota Pontianak 2025 di Aston Hotel, Rabu 13 Maret 2024.
Pj Wako Pontianak itu menjelaskan, rencana kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
“Temanya pemantapan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,” jelasnya.
Ani Sofian menjabarkan, RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026. Di mana ada empat tujuan pembangunan utama. Pertama, meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan. Kedua, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib. Ketiga, meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Terakhir, terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.
“Dari data kami, usulan tentang infrastruktur oleh masyarakat masih mendominasi. Untuk jadi perhatian kami sebelum membangun sebuah infrastruktur adalah genangan ketika hujan dan air pasang. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah berkurang,” katanya.
Sementara itu , Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengapresiasi upaya Pemkot Pontianak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Bahkan menurut data yang dimiliki pihaknya, angka kemiskinan ekstrim di Kota Pontianak sudah mencapai angka nol. Tetapi perlu diupayakan pula untuk masyarakat yang tergolong hampir miskin dan berisiko miskin.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak mencapai 81,63 persen, ini capaian sangat tinggi. Ini harus kita tingkatkan, khususnya dari sektor peningkatan penghasilan masyarakat,” tuturnya.
Harisson menyampaikan, rata-rata jumlah pengeluaran masyarakat Kota Pontianak dalam pertahun sudah mencapai Rp15 juta. Angka ini harus didorong untuk memenuhi syarat-syarat negara maju pada 2045.
“Karena untuk menjadi negara maju, per orang harus menerima minimal gaji Rp15 juta,” imbuhnya.
Upaya lain untuk meningkatkan IPM adalah menekan angka pengangguran terbuka. Harisson menerangkan, Kota Pontianak harus ramah investasi. Artinya, setiap perizinan usaha harus dipermudah kemudian pengembangan UMKM.
“Di Kota Pontianak pembangunan infrastrukturnya sudah baik, tinggal bagaimana pada saat hujan genangan perlu kita perbaiki,” pungkas Horisson. (*)