HARIAN KALBAR (PONTIANAK)- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi teknis program ketahanan keluarga tahun 2024, yang dimulai dari tanggal 18 hingga 19 Februari 2024 di Hotel Ibis Pontianak.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Pintauli Romangasi Siregar, menjelaskan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, BKKBN mempunyai peran untuk mendukung kegiatan prioritas yang telah ditetapkan melalui proyek prioritas nasional promosi dan KIE pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Program tersebut, dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Pinta di Pontianak Senin 19 Februari 2024.
Dikatakannya bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan di awal tahun, untuk mencapai target -target yang sudah ditetapkan.
“Jadi kalau kita tidak melakukan pertemuan di awal tahun seperti ini , nanti di kabupaten kota takutnya ada salah persepsi di dalam penerapan pencapaian program yang menjadi target nasional,” ujar Pinta.
Selain itu, bahwa beberapa target terkait program Ketahanan Keluarga ini yang di dalamnya banyak menyentuh masyarakat. Diantaranya, terkait target capaian untuk promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK yang menyasar pada 79.898 keluarga di 14 kabupaten/kota se-Kalbar.
“Jadi kita punya tanggung jawab tentang pengasuhan (parenting) terhadap balita dan anak yang menjadi modal utama bagi orang tua. Hal ini tentu menjadi perhatian penting bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam pola pengasuhan sejak dini, maka akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari dan pada tahap-tahap tumbuh kembangnya,” tuturnya
Untuk itu ujar Pinta, orang tua perlu diberi pemahaman bagaimana menjadi orang tua hebat yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter.
“Artinya, pada saat kita menyampaikan hari ini untuk pertemuan nantinya dengan masyarakat, lalu seperti apa mereka melakukan pertemuannya dan dukungan apa saja yang sudah kita siapkan bisa kita bahas hari ini. Dan tentu untuk kita menyamakan persepsi,” jelasnya.
Sehingga apa yang akan dicapai oleh setiap kabupaten kota nantinya di lapangan sudah jelas siapa berbuat apa, dan dikerjakannya kapan.
Hal ini agar sesuai dengan arahan yang telah ditentukan, sehingga kinerja provinsi Kalbar bisa berdampak lebih baik kedepannya.
Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan edukasi dan pemahaman kepada orang tua dan keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta. Maka dilakukan penyelenggaran kelas pengasuhan di kelompok BKB, yang selaras dengan amanat Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021.
Dan untuk mendukung hal tersebut maka telah disediakan media BKB kit stunting yang dapat dijadikan sebagai media pendukung.
“Jadi memang perlunya pemahaman bagaimana pemanfaatan BKB kit stunting bagi pengelola Pro PN membantu mendukung tercapainya target 79.898 keluarga yang terpapar promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK,”ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan anggaran melalui DAK Non Fisik Sub Bidang KB atau BOKB pada menu operasional penurunan stunting lebih kurang sebesar Rp 37.8 Miliar pada tahun 2024 untuk Kalbar.
Diketahui tahun 2024 merupakan tahun terakhir rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Seperti yang diketahui bersama, pemerintah menargetkan prevalensi angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut, Kalimantan Barat harus berhasil menurunkan stunting menjadi 17.07 persen di tahun ini. Saat ini kita masih menunggu hasil SSGI tahun 2023 untuk mengetahui posisi prevalensi angka stunting khususnya di Kalbar,” ujarnya.
Di samping itu, melalui momentum strategis ini, ia mengingatkan khususnya pengelola program ketahanan keluarga OPD KB kabupaten/kota agar secara rutin menyampaikan laporan update pelaksanaan kelompok-kelompok kegiatan di wilayahnya masing-masing ke dalam SIGA. (*)