HARIAN KALBAR (BANDAR LAMPUNG) — Pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi perhatian serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu strategis tersebut mengemuka dalam Forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menilai kondisi fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh pada dana pemerintah pusat.
Menurut Edi, forum Outlook 2025 tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan sepanjang tahun 2025, tetapi juga wadah memetakan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan lingkungan hingga keberlanjutan infrastruktur.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD serta persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk pula dukungan daerah terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya usai menyampaikan paparan dalam forum tersebut, Sabtu 20 Desember 2025.
Ia mengakui, kebijakan pengurangan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota karena berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Namun demikian, kondisi tersebut harus disikapi dengan strategi baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus lebih kreatif dan inovatif, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengorbankan pelayanan publik dan laju pembangunan,” tegas Ketua APEKSI Komwil V Kalimantan itu.
Sebagai langkah jangka panjang, Edi menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui transformasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Upaya tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal kota.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Ketika pelayanan publik kita benahi, investasi akan tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota dapat berkembang secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Edi memastikan seluruh masukan dan aspirasi para wali kota yang dihimpun dalam forum Outlook 2025 akan dirumuskan melalui APEKSI sebagai rekomendasi resmi organisasi.
“Hasil pembahasan ini nantinya akan disampaikan dan dibahas bersama kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional,” pungkasnya. (*)