HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Pj Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yang menjadi pokok bahasan dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2026, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Kantor Wali Kota, Senin 10 Februari 2025.
Edi Suryanto menyampaikan bahwa tema RKPD 2026 adalah “Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif dengan Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Penguatan Ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya.” Tema ini mencerminkan harapan untuk menciptakan Kota Pontianak yang lebih maju, sejahtera, dan ramah lingkungan.
“Forum ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar penyusunan perencanaan pembangunan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Edi.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa pembangunan Kota Pontianak akan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, serta masyarakat miskin dan marginal.
“Kami ingin memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan dasar,” tegas Edi.
Pemkot Pontianak juga menyoroti penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mendorong sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan UMKM agar lebih produktif dan kreatif. Selain itu, inovasi dan digitalisasi akan dimaksimalkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Dalam aspek lingkungan, pembangunan hijau akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Sektor budaya juga akan mendapat perhatian khusus dengan pelestarian seni dan tradisi lokal.
“Pembangunan modern harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Kami akan memastikan budaya Pontianak tetap hidup dan berkembang seiring waktu,” kata Edi Suryanto.
Edi juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 82,22 poin, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (71,19) dan nasional (75,02). Tingkat kemiskinan juga lebih rendah, yakni 4,2 persen, dibandingkan dengan Kalimantan Barat (6,32 persen) dan nasional (8,57 persen). Namun, tantangan terbesar adalah menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 8,29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,91 persen).
“Pengangguran itu 8,29 persen, sementara kemiskinan 4,2 persen. Pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan kemiskinan,” jelasnya.
Edi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan seluruh pihak dan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Forum Konsultasi Publik ini menjadi bukti komitmen Pemkot Pontianak untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin RKPD 2026 berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, inklusif, dan sinergis,” ujar Edi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Sidig Handanu, memaparkan isu strategis yang terkandung dalam rancangan ini, seperti Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan, manajemen wilayah dan infrastruktur, serta ekonomi dan sosial budaya.
“Salah satunya, di bidang infrastruktur, kami menargetkan pada tahun 2045 seluruh warga sudah mendapatkan air minum yang aman dan sanitasi yang memadai,” katanya.
Sidig juga menjelaskan bahwa visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan, telah selaras dengan perencanaan pembangunan. Visi tersebut adalah “Pontianak Maju, Sejahtera, berwawasan lingkungan yang Humanis,” dengan misi untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis teknologi, wilayah perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta perekonomian inklusif dan kreatif.
Forum ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, agar RKPD 2026 benar-benar menjadi panduan pembangunan Kota Pontianak yang lebih baik di masa depan. (*)