HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui lima arah kebijakan utama yang menjadi fokus kerja lintas sektor. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida, Senin 10 November 2025.
Bahasan menjelaskan, arah kebijakan pertama adalah pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala agar data menjadi terpadu, kredibel, dan terverifikasi. Kedua, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis kasus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi juga berdaya dan mandiri,” tegasnya.
Kebijakan ketiga, lanjut Bahasan, yaitu transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas akses pelatihan kerja, kewirausahaan, serta permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan usaha. Keempat, memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat. Sedangkan kebijakan kelima, menitikberatkan pada perbaikan tata kelola, sistem monitoring, dan evaluasi program agar fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga pada dampak nyata (outcome) bagi masyarakat.
Menurut Bahasan, lima kebijakan tersebut menjadi arah strategis Pemkot Pontianak untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi. “Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi semua pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pihak untuk memastikan tidak ada warga Pontianak yang tertinggal dari pembangunan. “Kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kemanusiaan, akses, dan peluang hidup. Karena itu, tidak boleh ada ego sektoral. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegas Bahasan.
Dalam rapat tersebut, Bahasan juga menyoroti beberapa isu strategis yang masih menjadi tantangan, antara lain masih adanya penduduk miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas data yang perlu diperbarui agar program tepat sasaran, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, air minum, dan perumahan.
Selain faktor struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin, Bahasan juga menekankan pentingnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghindari tumpang tindih program. “Kita ingin kehadiran TKPK Kota Pontianak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kerja yang sungguh-sungguh dan keputusan yang tepat, Pontianak akan mampu menurunkan kemiskinan bahkan mencapai nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menyatakan kesiapan PKK untuk bersinergi dengan Pemkot dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan. “Sebagai mitra strategis pemerintah, kader-kader kami yang berakar di masyarakat siap berkolaborasi dan bersinergi. Kami juga telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya keluarga miskin,” ujarnya.
Yanieta menambahkan, pemberdayaan menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui program peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), PKK mendorong perempuan agar mandiri secara ekonomi. “Perempuan-perempuan di Kota Pontianak memiliki peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga. Kami ingin mereka semakin berdaya,” jelasnya.
Selain itu, TP-PKK juga terus mengembangkan kegiatan produktif melalui 10 Program Pokok PKK, termasuk program Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Hatinya PKK) yang mendorong keluarga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan guna mengurangi beban ekonomi.
Ia berharap, kolaborasi antara Pemkot Pontianak dan PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak. “Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita bisa wujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)