HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah pusat tengah fokus pada efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dan seterusnya, dan mengimbau daerah-daerah untuk mengikuti langkah serupa. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, juga berkomitmen untuk melaksanakan penghematan di jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Ia menegaskan bahwa jika suatu program tidak relevan dengan kesejahteraan masyarakat, maka program tersebut akan dibatalkan atau dikurangi.
“Pemkot Pontianak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan atau jika tidak penting, kami akan kurangi,” ujarnya di Kantor Wali Kota pada Selasa, 24 Desember 2024.
Edi menambahkan bahwa sekitar 50 persen anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan sudah dipotong. Ia juga menekankan pentingnya proses meritokrasi dalam pengisian jabatan di Pemkot Pontianak yang dinilai berhasil mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Selama ini, pemilihan pejabat atau jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selalu dilakukan lewat panitia seleksi yang melibatkan banyak akademisi dan pihak eksternal. Proses ini sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Edi, yang juga menjabat sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan peran BUMD Kota Pontianak, seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. Edi menambahkan bahwa pemerintah pusat menargetkan Indonesia Emas 2045, di mana daerah harus mandiri secara anggaran dan tidak bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Ia mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah berhasil mendorong PAD.
“BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi. Tetapi kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain,” ujarnya.
Edi juga menyebutkan beberapa inovasi yang diciptakan oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak dan karyawan BUMD untuk menggali potensi pendapatan daerah. Salah satu inovasi tersebut adalah pembangunan hidran di pemukiman rawan kebakaran lahan.
“Pontianak sering kali menghadapi kebakaran lahan saat musim kemarau. Kami butuh hidran di titik-titik rawan karhutla. Pemadam kebakaran sudah banyak, tetapi airnya dari mana? Itulah yang sedang kami upayakan, salah satunya dengan memaksimalkan BUMD,” jelasnya.
Edi juga mengingatkan semua aparatur untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. “Penting untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Setiap abdi negara harus melaksanakan hal ini dengan integritas dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)