HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Selasa 21 Januari 2025 menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Antikorupsi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi perempuan, termasuk istri ASN dan masyarakat se-Kota Pontianak, yang bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun integritas dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan keluarga.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran perempuan sangat vital dalam memperkuat fondasi integritas keluarga. “Pembinaan di lingkungan kantor memang sudah dilakukan, namun itu saja tidak cukup. Perlu ada pembinaan dari sisi lain, yaitu peran perempuan dalam mengingatkan para suami yang bekerja sebagai pengelola anggaran agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi,” ujar Edi usai membuka kegiatan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota.
Edi menilai bahwa pencegahan korupsi di Kota Pontianak sudah berjalan baik, dengan masyarakat yang umumnya sudah menerapkan prinsip-prinsip agama dengan baik. Namun, ia menekankan pentingnya upaya preventif terus dilakukan untuk menjaga integritas. “Iman bisa naik dan turun, sehingga kita harus terus menjaga kontrol agar yang sudah baik tetap terjaga,” kata Edi.
Fries Mount Wongso, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap perempuan dapat lebih memahami bahaya korupsi. “Kami berharap dengan bimbingan ini, perempuan bisa menjadi garda terdepan dalam menolak korupsi, baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat,” katanya.
Dalam keluarga, menurut Fries Mount, perempuan memiliki peran sentral sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat. Ia mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mengontrol keuangan keluarga. “Ibu-ibu penting untuk memastikan bahwa sumber keuangan keluarga berasal dari yang halal dan benar,” imbuhnya.
Bimtek ini juga merupakan langkah penting bagi Kota Pontianak untuk menjadi kota antikorupsi. KPK RI saat ini tengah membentuk desa, kabupaten, dan kota antikorupsi sebagai bagian dari program pencegahan. “Jika Pontianak terpilih sebagai kota percontohan antikorupsi, kegiatan ini sudah menjadi langkah awal yang penting,” ungkap Fries Mount.
Salah satu peserta Bimtek, Trisnawati (51), menyambut baik kegiatan ini. Ia yakin manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh perempuan yang bertugas mengatur keuangan di keluarga. “Penting bagi perempuan untuk mengetahui asal-usul keuangan keluarga, agar kita bisa memastikan bahwa uang yang diterima dari suami adalah uang yang halal dan benar,” pungkas Trisnawati. (*)