HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, Kundori, menyatakan apresiasi dan rasa syukurnya atas keputusan resmi panitia Kongres Persatuan PWI 2025 yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengatur secara jelas keikutsertaan peninjau dalam kongres yang akan digelar pada 29–30 Agustus mendatang di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Menurut Kundori, keputusan ini merupakan langkah bijak yang telah lama dinantikan oleh daerah-daerah, termasuk Kalbar, yang terdampak langsung oleh dinamika internal organisasi. Ia menyebut, penetapan DPT yang berbasis pada Kongres PWI XXV di Bandung mencerminkan semangat persatuan dan komitmen untuk mengembalikan marwah PWI.
“Kami bersyukur karena semangat yang kami harapkan dari daerah akhirnya terwujud. Ini menunjukkan kebijaksanaan panitia kongres yang benar-benar ingin menjaga martabat PWI,” ujarnya, Kamis 7 Agustus 2025.
Ia juga mengapresiasi keputusan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang menegaskan bahwa peninjau hanya bisa hadir di kongres jika direkomendasikan oleh Ketua PWI Provinsi definitif.
Kundori menegaskan, PWI Kalbar di bawah kepemimpinannya tidak akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai pelaksana tugas (Plt) atau kelompok yang selama ini dianggap merusak citra organisasi. “Tidak mungkin kami beri ruang pada kongres yang tujuannya justru memulihkan dan menyatukan,” tegasnya.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalbar, Gusti Yusri, turut mendukung penuh keputusan panitia. Ia menilai aturan yang telah ditetapkan harus dijalankan oleh seluruh anggota PWI tanpa pengecualian sebagai bentuk kedewasaan dalam berorganisasi.
“Semua pihak wajib tunduk dan patuh pada keputusan panitia. Ini adalah momentum untuk kembali pada semangat persatuan,” ucapnya.
Seperti diberitakan, panitia telah menetapkan DPT Kongres PWI 2025 sebanyak 87 suara, termasuk dua suara untuk Provinsi Banten yang sebelumnya memiliki tiga suara. Selain menetapkan jumlah suara, panitia juga memberi ruang partisipasi peninjau dari setiap provinsi, maksimal lima orang, yang hanya dapat hadir dalam sesi pembukaan dan penutupan, serta harus mendapat rekomendasi resmi dari ketua provinsi masing-masing. Kongres ini diharapkan menjadi momentum penyatuan seluruh insan pers nasional.(*)