HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat (Kalbar) Pintauli Romangasi Siregar, menegaskan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) tidak hanya sekedar dibentuk, akan tetapi harus paham apa itu Kampung KB. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat setempat.
“Jadi memang ada beberapa bupati/walikota menginginkan bahwa pembentukan itu tidak hanya sekadar dibentuk, tapi ada pembekalan dulu keseluruh desa. Sehingga mereka paham apa itu Kampung KB, maknanya seperti apa, sehingga diinginkan pembentukan ini juga bisa ada perbedaan dengan yang sebelum dibentuk,” kata Pinta usai menutup kegiatan Orientasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2024, di Hotel Mercure Pontianak, Kamis 15 Agustus 2024.
Pinta, mengatakan seperti Kampung KB yang di Kabupaten Ketapang dibentuk bertahap, ada pembinaan di masing-masing desa kelurahan. Sehingga setelah dibentuk mereka tahu apa yang harus dilakukan. Lebih banyak yang dilakukan di kabupaten kota.
“Tapi secara pemahaman mereka sudah banyak yang tahu, karena suratnya langsung ke kabupaten kota se Kalbar, bahkan seluruh Indonesia harus terbentuk. Dan targetnya itu tidak sekaligus tapi akhir 2024 ini menjadi akhir pembentukan Kampung KB dan seluruh desa itu harus menjadi Kampung KB,” harapnya.
Pinta menambahkan berdasarkan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, pelu dilakukan penguatan komitmen dan pengoordinasian langkah tindak lanjut yang terintergrasi dan konvergen untuk mengakselerasi pencapaian pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pranata keluarga.
Pinta juga menyebutkan salah satu kendalanya, karena setelah di bentuk Kampung KB harus membentuk struktur di kabupaten kota, sehingga harus bisa membuat struktur tersebut. Artinya pada saat sudah dicanangkan supaya bisa masuk kedalam aplikasi yang sudah dibangun ini harus terbentuk strukturnya.
“Kita tahu kabupaten kota kadang 1 kecamatan hanya satu PKB dan itu juga menjadi tantangan bagi kita. Karena PKB harus menyampaikan juga ke kepala desa siapa yang menjadi pelaksana Kampung KB,” jelasnya.
Kemudian setelah terbentuk Kampung KB yang manfaat yang dirasakan. “Seperti Desa Piantus, Sejangkung Kabupaten Sambas terus membangun diri, bahwa memang tidak hanya sekadar membentuk tapi kita inginkan ada sebuah perubahan dan yang mau kita giring, adalah mendekatkan pada kesehatan reproduksi yang bertambah,” ujar Pinta.
Ia menambahkan dilihat dari kepesertaan KB di kampung itu harus lebih baik lagi dari sebelum dibentuk, lalu perubahan perilaku menuju ke anak-anak yang lebih baik tidak terkena stunting.
Dengan dibentuk Kampung KB mereka sudah mulai membangun diri dan setelah dibentuk ada perubahan perilaku disana. Sehingga untuk menuju keluarga yang lebih baik itu dari orang -orang yang ada disitu sendiri yang akan merubahnya.
“Harapkan kita dengan membentuk Kampung KB ini membentuk keluarga lebih baik dan kualitas lebih baik. Sehingga ketika menggarap program nasional fokus tujuannya,” ujarnya.
Pinta juga berharap setelah terbentuk Kampung KB akan membangun Rumah Data, yang dimulai dengan data yang benar. “Sehingga kita bisa melakukan intervensi sesuai dengan apa yang ada di desa tersebut, sehingga ada yang harus kita kuatkan di Kampung KB,” katanya. (*)