HARIAN KALBAR (KUBU RAYA) – Polres Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas seluruh anggotanya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kapolres Kubu Raya, AKBP Wahyu Jati Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis.
“Polres Kubu Raya tidak segan menindak tegas anggota yang tidak netral. Netralitas adalah harga mati,” ujar Wahyu Jati Wibowo saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di Gaia Bumi Raya City Mall, Minggu pagi, 17 November 2024.
Kapolres menambahkan bahwa sikap tidak netral dari anggota Polri dapat merusak proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Ini soal profesionalisme dan integritas. Tugas kami adalah memastikan semua tahapan Pilkada berjalan aman, lancar, dan tertib,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa netralitas Polri sudah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk menjadi bagian dari kebijakan prioritas Kapolri. “Pesan ini sudah disampaikan berulang kali, mulai dari Kapolri, Kapolda Kalbar, hingga kami di Polres Kubu Raya,” jelas Wahyu.
Selain itu, Kapolres mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan adanya anggota Polri di Kubu Raya yang terindikasi tidak netral. “Kami akan menindak tegas jika ada pelanggaran. Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen kami untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkualitas,” tegasnya.
Dalam apel siaga tersebut, Wahyu kembali menekankan bahwa peran Polri hanya sebatas pada pengamanan dan pengawalan tahapan Pilkada, tanpa terlibat dalam urusan politik praktis. “Kami tidak ingin proses demokrasi di Kubu Raya tercoreng akibat pelanggaran oleh aparat,” ujarnya.
Menyambut masa kampanye Pilkada, Wahyu mengajak semua pihak untuk berkontribusi menciptakan suasana yang kondusif dan damai. “Pilkada adalah pesta demokrasi, mari bersama-sama kita ciptakan suasana yang damai dan berkualitas,” ajaknya.
Kapolres Kubu Raya menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga netralitas ini akan terus dijaga hingga hari pemungutan suara. “Netralitas ini bukan hanya perintah, tetapi kewajiban yang harus kami pegang teguh,” pungkas Wahyu. (*)