HARIAN KALBAR (PONTIANAK)- Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, Pintauli Romangasi Siregar meyatakan Kabupaten Sanggau menerima Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) non fisik Rp5,8 miliar. Dari total angka BOKB yang diterima, paling besar dialokasikan buat penanganan stunting Rp3,3 miliar.
“Penyerahan alokasi BOKB sudah saya serahkan langsung kepada Pak PJ Bupati Sanggau. Beliau menyambut dengan baik. Dan, tahun ini Sanggau mendapat Rp5,8 miliar,” kata Pinta di Sanggau, Rabu 28 Februari 2024.
Pinta menjelaskan penggunaan BOKB non fisik kepada PJ Bupati Sanggau Suherman dan mendapat sambutan positif. Sebab adanya bantuan BOKB ini dapat membantu keuangan daerah khususnya dalam mengentaskan penurunan stunting di Sanggau dan program Bangga Kencana khususnya.
Menurutnya di tahun lalu penyerapan BOKB non fisik di Kabupaten Sanggau rendah dan tak sampai 50 persen. Ia pribadi agak kecewa dengan rendahnya serapan BOKB ini. Di tahun ini harapannya serapan BOKB bisa tinggi. Agar serapannya bagus dibutuhkan pengawalan untuk program ini.
Dia juga menyampaikan pada PJ Bupati Sanggau agar pembentukan Kampung KB disemua desa dapat dilakukan. Adanya Kampung KB ini nanti dapat memudahkan dalam mengevaluasi program yang berjalan. Disana nanti akan memiliki rumah data juga sehingga dengan data tersebut semakin mudah untuk membuat berbagai program.
Lebih dalam lanjut Pinta dari Rp5,8 miliar alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar diperuntukkan untuk penanganan stunting salah satunya buat pembayaran honor Tim Pendamping Keluarga. Tugas TPK sendiri melakukan sosialisasi dan pemberian edukasi pada masyarakat ketika turun ke lapangan.
Selain itu juga ada untuk BKB Kids di program tersebut TPK membawa alat edukasi dan dijelaskan pada masyarakat daat turun ke lapangan. Di level Camat juga diminta untuk membuat mini lokakarya. hasil dari kegiatan tersebut bisa menjadi dasar buat melakukan intervensi penanganan stunting.
Kemudian alokasi anggaran itu juga digunakan buat audit kasus stunting yang melibatkan dokter anak, psikolog, ahli gizi dan lainnya. Nanti hasil audit itu menjadi dasar untuk intervensi penanganan stunting. Sebab di masing-masing daerah penyebab stunting berbeda-beda.
PJ Bupati Sanggau Suherman mengatakan agar koordinasi penggunaan BOKB bisa berjalan dengan baik, ia pun tak sungkan untuk koordinasinya juga bisa melalui pesan atau telpon langsung. Dengan adanya komunikasi cepat itu, ia dapat mengetahui apa saja yang kurang dan mesti dibenahi ditataran OPD nya.
“Terkait hal ini saya minta pengunaan BOKB harus dikawal agar hasil yang kita harapkan dapat terealisasikan,” pungkasnya. (Sy)