HARIAN KALBAR (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos, menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada satu pun warga miskin di Kubu Raya yang diabaikan pelayanannya, terutama dalam bidang kesehatan, hanya karena terkendala biaya atau iuran BPJS.
Hal itu disampaikan Sujiwo saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di Kecamatan Sungai Kakap, Selasa 14 Oktober 2025.
“Pemerintah tidak ingin menyaksikan ada masyarakat yang tidak terlayani kesehatannya dengan baik, apalagi sampai ada masyarakat miskin yang meregang nyawa karena tidak mampu membayar BPJS. Tolong ini dicamkan,” tegas Sujiwo di hadapan para peserta acara.
Bupati meminta seluruh tenaga kesehatan dan perangkat daerah untuk mendahulukan pelayanan tanpa harus mempersoalkan urusan administrasi.
“Kalau ditemukan ada warga yang kesulitan karena BPJS-nya menunggak, layani dulu. Jangan tunda hanya karena administrasi. Laporkan ke kadisnya, laporkan juga ke saya. Saya akan tanggung jawab dan pastikan iurannya dilunasi,” ujarnya.
Sujiwo bahkan mengaku sering membantu melunasi tunggakan BPJS warga miskin dengan uang pribadinya.
“Kemarin saya baru melunasi tunggakan warga di Arang Limbung, ada yang Rp3 juta, ada yang Rp7 juta. Itu pakai uang pribadi, saya anggap sedekah. Tapi jangan biarkan ada warga yang tidak dilayani hanya karena administrasi,” katanya.
Ia menyebut Kubu Raya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,9 persen, namun masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum terlayani akibat kendala administrasi atau iuran tertunggak.
“Kita sudah UHC, artinya hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya. Tapi tetap ada yang kelewatan, terutama yang menunggak. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Selain menyoroti pelayanan kesehatan, Sujiwo juga mengkritik birokrasi yang dianggap terlalu kaku dalam banyak urusan, termasuk penanganan banjir di Jalan Ahmad Yani II dan masalah koordinasi dengan pihak Angkasa Pura.
“Kalau masyarakat banjir, mereka lapornya ke bupati, bukan ke Balai Jalan Nasional. Begitu saya datangkan alat untuk mengeruk, malah dibilang bukan kewenangan saya. Kalau begitu caranya, masyarakat yang jadi korban,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh menjadi penghambat pelayanan publik.
“Kalau ada orang kejang-kejang di puskesmas, jangan tanya dulu BPJS-nya aktif atau tidak. Layani dulu, administrasi urusan nanti. Kalau sampai meninggal karena lambat dilayani, kita semua berdosa,” tegasnya.
Menutup arahannya, Bupati Sujiwo menegaskan bahwa meski Kubu Raya hampir mencapai 100 persen UHC, pemerintah tetap harus memperhatikan warga yang benar-benar tidak mampu.
“Walaupun kita sudah UHC hampir 100 persen, tetap saja ada yang kelewatan. Terutama yang menunggak karena benar-benar tidak mampu. Maka saya minta kepada semua pihak, tolong ini jadi atensi. Layani dulu, bantu dulu, baru urus administrasinya,” pungkasnya. (*)