HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat langkah mitigasi untuk mengatasi ancaman banjir yang kerap melanda kota tersebut. Mengingat kondisi topografi yang rawan banjir dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, Pemkot Pontianak bergerak cepat untuk menemukan solusi jangka panjang.
Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu, menyebutkan ada tiga bencana utama yang sering terjadi di Pontianak yaitu banjir, kebakaran lahan, dan puting beliung. Di lapangan, kondisi ini menunjukkan pola yang kontradiktif. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir menjadi ancaman. Namun, saat hujan tidak turun dalam waktu lama, kebakaran lahan justru mengancam kawasan sekitarnya.
“Hasil lokakarya ini diharapkan bisa menjadi solusi konkret dalam rangka mitigasi bencana banjir di Pontianak,” ujar Sidig Handanu, saat membuka lokakarya bertajuk ‘Mengubah Risiko Menjadi Ketahanan melalui Pemodelan Risiko Banjir untuk Kota Pontianak’ di Hotel Orchadz, Pontianak, pada Rabu 13 November 2024.
Lokakarya ini merupakan bagian dari proyek FINCAPES di Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, praktisi, hingga masyarakat sipil. Sebelumnya, tim Departemen Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala telah melakukan penelitian terkait risiko banjir di Pontianak sejak Juli 2024.
Sidig menjelaskan bahwa Pontianak telah memiliki Rencana Aksi Iklim yang mencakup peta daerah-daerah rawan bencana. Ia berharap hasil lokakarya ini dapat diterjemahkan menjadi masterplan yang implementatif, terutama karena Pemkot saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Kami yakin, untuk mengatasi masalah ini, kami membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota lain dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Posisi Pontianak yang berbatasan langsung dengan wilayah lain sangat mempengaruhi upaya mitigasi bencana ini,” ujar Sidig.
Melalui data dan temuan baru dari studi ini, Sidig berharap dapat tercipta landasan kuat bagi kebijakan tata ruang, investasi infrastruktur, dan kesiapsiagaan bencana yang lebih efektif. Ia menekankan pentingnya agar hasil studi ini tidak hanya berhenti pada angka dan laporan semata, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berdampak nyata, terutama bagi kelompok rentan.
“Data ini harus dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar bermanfaat, untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari banjir, khususnya bagi masyarakat yang paling rentan,” tegas Sidig.
Lokakarya ini juga menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sidig berharap, melalui diskusi yang terjadi, tercipta sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi risiko banjir di Pontianak. Selain itu, lokakarya ini juga membahas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengintegrasikan data ilmiah ke dalam kebijakan berbasis bukti, serta pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam merancang skenario risiko banjir yang responsif terhadap gender.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat langkah mitigasi banjir yang lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat Pontianak,” tutup Sidig Handanu. (*)