HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menyampaikan pidato Nota Keuangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin 11 November 2024. Dalam pidatonya, Edi Suryanto menegaskan bahwa Rancangan APBD 2025 dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
“Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, kami tetap mengedepankan prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Semua itu dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal,” ujar Edi Suryanto saat menyampaikan pidato Rancangan APBD di hadapan anggota DPRD.
Pj Wali Kota menjelaskan bahwa ada tiga komponen utama dalam Rancangan APBD 2025, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ia memaparkan bahwa volume APBD Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 2.023.942.319.264,00. Untuk Tahun Anggaran 2025, volume APBD direncanakan meningkat 5,81 persen menjadi Rp 2.141.518.489.168,00.
“Dalam penyusunan Rancangan APBD 2025, kami telah berupaya semaksimal mungkin, namun kami berharap agar Rancangan APBD ini dapat dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkot Pontianak untuk memperoleh hasil yang lebih sempurna,” tambah Edi Suryanto.
Terkait dengan proses penyusunan anggaran, Pj Wali Kota menekankan bahwa pihaknya telah memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Kami telah mengoptimalkan semua aspek dalam penyusunan Rancangan APBD 2025, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal,” ujarnya.
Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)