SUARAMILENIALKALBAR (PONTIANAK) – Menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 dirasakan sangat berat, penyelenggara diimbau bersinergi dalam menaati peraturan dan regulasi kepemiluan.
Hal tersebut disampaikan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD Kalbar DKPP RI) Syafaruddin DaEng Usman, menurutnya ada dua Pemilihan yang bakal digelar hampir bersamaan yakni Pemilihan Umum (Pemilu) secara Nasional pada 14 Februari 2024 beririsan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
“Pemilu tahun 2024 itu akan penuh tantangan, kita harus selalu tegak lurus dengan aturan dan regulasi baik eksternal atau pun internal,” ujar Bang Din sapaan pria yang juga pengajar Sejarah Sosial Politik Indonesia (SSPI) di Fisipol Untan ini.
Menurut pria yang meniti karir sebagai jurnalis sejak tahun 1989 ini, adanya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah diresmikan belum lama ini akan menambah tugas berat penyelenggara.
“Empat DOB tersebut antara lain Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan”, imbuhnya.
“Ini juga akan berdampak pada bertambahnya kursi di legislatif, sekarang menjadi 580 kursi karena ada daerah baru, penyelenggara harus siap secara fisik dan mental,” ungkap sejarawan dan budayawan Kalbar ini lagi.
Bang Din juga mengimbau jajaran penyelenggara Pemilu untuk selalu memahami dan mempedomani tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara guna mempermudah setiap tantangan untuk menghadapi Pemilu Tahun 2024.
“Seluruh penyelenggara juga harus berjalan beriringan dan menanggalkan ego masing-masing agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana dan berlangsung sukses”, ungkapnya.
“Tahapan tidak boleh terhambat karena ada gengsi antar penyelenggara, tahapan harus terus berjalan tanpa ada ego kelembagaan,” tegas Bang Din. [tim liputan*].
Editor : Wulan